Laman

Minggu, 10 Juni 2018

Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Penerimaan Negara

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2018 tanggal 23 Maret 2018 hal Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Penerimaan Negara, dengan ini disampaikan Prosedur Konfirmasi Penerimaan Negara sebagai berikut

Satker/Wajib Pajak/Wajib Setor/Wajib Bayar menyampaikan Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara yang dibuat sesuai format dalam lampiran PER-5/PB/2018 dan dilampiri dengan:

  • a.Rekapitulasi daftar setoran penerimaan negara sesuai format terlampir,
  • b.ADK konfirmasi setoran penerimaan Negara yang memuat Kode NTPN, Kode NTB/NTP, Kode NPWP, Kode Akun, dan Nilai Setor,
  • c.Fotokopi Bukti Penerimaan Negara atau dokumen lain yang dipersamakan.

Format Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, Format Rekapitulasi
Daftar Setoran Penerimaan Negara dan Format ADK konfirmasi dapat dilihat pada lampiran Surat ini atau dapat diunduh di bit.ly/Blangko2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kamis, 07 Juni 2018

Peng-6 /PB/2018 Hasil Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode II Tahun 2018

Hasil Sertifikasi Bendahara
1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan sertifikat Bendahara dengan nomor register bagi peserta yang telah mengikuti program sertifikasi bendahara pada periode II tahun 2018 sejumlah 3129 sertifikat
2. Daftar nama peserta yang berhak mendapatkan sertifikat bendahara sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran Peng-6/PB/2018
3. Bagi Peserta yan belum memenuhi syarat dan lolos verifikasi mekanisme pengakuan sertifikat diklat bendahara akan diikutsertakan pada pogram sertifikasi bendahara melalui mekanisme ujian sertifikasi bendahara periode berikutnya
4. Bagi peserta yang belum lulus ujian sertifikasi bendahara dapat mengikuti ujian kembali pada program sertifikasi bendahara melalui mekanisme ujian sertifikasi bendahara periode berikutnya

Lain-lain
1. Sertifikat Bendahara dengan nomor register dapat diambil pada Unit Pelaksana Sertifikasi Periode II tahun 2018 (tempat peserta mendaftarkan diri ) terhitung mulai satu bulan sejak tanggal pengumuman ini
2. Peserta dapat mengambil sertifikat bendahara dengan nomor register dengan menunjukkan identitas diri atas nama peserta yang bersangkutan
3 Informasi lebih lanjut terkait dengan hasil sertifikasi bendahara dapat diperoleh melalui sekretariat Unit Penyelenggara sertifikasi bendahara melalui no telepon 021-3846822 atau email sertfikasi.bendahara@kemenkeu.go.id atau menghubungi UPS setempat

Link Peng-6/PB/2018
Link Lampiran Peng-6/PB/2018



Senin, 04 Juni 2018

Materi Sakti Tahap III C

Yth Mitra Kerja KPPN Barabai
Khususnya Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pajak 


Sehubungan dengan KMK-962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat  Instansi Tahap III,  dengan ini disampaikan bahwa Pelaksanaan Piloting SAKTITahap IIIC dilaksanakan pada 741 (tujuh ratus empat puluh satu) satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  paling lambat bulan Desember 2018.
            
Sebagai overview dalam rangka mendukung pelaksanaan piloting SAKTI Tahap IIIC tersebut, dengan ini diminta agar satuan kerja Saudara mengunduh materi  publikasi dan komunikasi SAKTI pada link berikut ini bit.ly/sakti3c

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Update Aplikasi SAS 18.0.5

Yth.Mitra Kerja KPPN Barabai

Berikut disampaikan Update SAS 18.05
* Update SAS 18.0.5
  - Perbaikan menu RUH DRPP terkait pemilihan kuitansi
  - Perbaikan menu RUH Transaksi terkait penamabahan jenis spm Gaji 13 dan THR
  - Perbaikan menu Cetak Kuitansi terkait pemunculan pangkat dan golongan untuk anggota TNI/Polri
  - Perbaikan tombol Supplier pada RUH SPP terkait PPNPN

File Update dapat diunduh melalui www.djpbn.kemenkeu.go.id atau
link alternatif bit.ly/aplikasisatker

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Selasa, 29 Mei 2018

Pelaksanaan Rekonsiliasi Bulan April dan Mei 2018


Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga tahun 2018, disampaikan hal hal sebagai berikut
1.      Rekonsilliasi Eksternal antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)/ Satuan Kerja (Satker) dengan KPPN dan Penyusunan Laporan Keuangan tinggat UAPPA-W, UAPA Tahun 2018 dilakukan menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK yang dapat diakses melalui alamat website www.e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id

2.      User dan Password Aplikasi e-rekon&LK;
a.      Bagi satker yang telah menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK pada tahun 2017, maka user dan password tetap
b.      Bagi satker yang baru menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK pada tahun 2018 agar meminta user dan password ke KPPN mitra kerjanya.
c.      Bagi satker tidak aktif yang baru akan menggunakan Aplikasi-e-Rekon&LK pada tahun 2018 agar meminta user dan password ke KPPN Mitra Kerja atau dapat dimintakan secara terpusat  oleh masing masing Kementerian Negara/ Lembaga kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

3.      Aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan baik satker BLU maupun non-BLU adalah
a.      Aplikasi SAIBA versi 5.0 referensi 5.0 atau yang lebih baru
b.      Aplikasi SIMAK BMN versi 18.0 referensi 18.0 atau yang lebih baru  dan
c.      Aplikasi Persediaan versi 18.0 atau yang lebih baru



Kamis, 24 Mei 2018

Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Bulan Ke-13 Tahun 2018


Sehubungan dengan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Bulan ketiga belas tahun 2018 bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun atau Tunjangan serta bagi Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural, dengan ini kami sampaikan pokok pokok pengaturan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Bulan Ketiga Belas  Tahun 2018 dimaksud sebagaimana terlampir
Berkenaan hal diatas kiranya Saudara dapat segera berkoordinasi dengan Pengelola DIPA pada Satker Saudara sehingga pelaksanaan pembayarannya dapat dilaksanakan tepat waktu
Untuk keperluan pembayaran dimaksud satker agar melakukan update aplikasi GPP/BPP/DPP dan Aplikasi SAS yang dapat diunduh di www.djpbn.kemenkeu.go.id atau link alternative bit.ly/aplikasisatker. Dalam hal terdapat kendala atau permasalahan terkait Aplikasi dapat menghubungi CSO KPPN Barabai

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.






Minggu, 20 Mei 2018

Pengisian Biodata untuk keperluan pembuatan USER OPERATOR SIMAK BMN pada Aplikasi E-Rekon&LK

Assalamualaikum Wr.Wb.
Selamat pagi

Menunjuk surat Dit.SITP Nomor S-4148/PB.8/2018 hal Sosialisasi Integrasi SIMAK-BMN ke dalam Aplikasi E-Rekon&LK G2, bahwa pada Tahun 2018 implementasi integrasi SIMAK-BMN pada aplikasi E-Rekon&LK G2 direncanakan akan diimplementasikan pada seluruh Kementerian/Lembaga

Oleh karena itu sebagai langkah persiapan awal diwajibkan bagi satker lingkup KPPN Barabai mengisi Biodata Operator SIMAK BMN pada link tersedia

bit.ly/UserSIMAKBMN 

agar pada saat pelaksanaan rekonsiliasi TA berjalan dapat berjalan dengan lancar

Sekian, bila ada pertanyaan dapat menghubungi kami petugas rekon KPPN Barabai
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Nb. Pengisian form dapat melalui HP

Kamis, 17 Mei 2018

Update Aplikasi SAIBA 5.0 ref 5.0.1

Yth Mitra Kerja KPPN Barabai

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Negara/Lembaga tahun 2018 dengan ini disampaikan sebagai berikut

1. Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pengembangan Aplikasi SAIBA versi 5.0 untuk digunakan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan tahun 2018. Update Aplikasi dimaksud dapat diunduh pada website resmi Ditjen Perbendaharaan

2. Pada Aplikasi dan Referensi SAIBA versi 5.0 dimaksud belum mengakomodasi transaksi dengan kode akun 511529 (Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS)

3. Hingga saat ini transaksi dengan akun 511529( tersebut baru terjadi di satker lingkup Kementerian Agama (BA025)

4. Berdasarkan hal tersebut untuk mendukung penggunaan Aplikasi SAIBA versi 5.0 satker lingkup kementerian Agama dapat menggunakan Referensi SAIBA 5.0.1 tanggal 7 Mei 2018 yang dapat diunduh pada link tinyurl.com/updateref501 atau bit.ly/aplikasisatker

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

Selasa, 08 Mei 2018

Update Aplikasi Persediaan 18.0

Yth Mitra Kerja Lingkup KPPN Barabai

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2018 dengan ini disampaikan sebagai berikut

Kementerian keuangan telah menyelesaikan Versi Aplikasi SAIBA 5.0 dan Aplikasi Persediaan 2018 untuk digunakan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan tahun 2018. Update Aplikasi dimaksud dapat diunduh melalui website www.djpbn.kemenkeu.go.id
link alternatif download

bit.ly/aplikasisatker

Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

Kamis, 03 Mei 2018

Update Aplikasi SAIBA versi 5.0

Yth Mitra Kerja Lingkup KPPN Barabai

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2018 dengan ini disampaikan sebagai berikut

1. Kementerian keuangan telah menyelesaikan Versi Aplikasi SAIBA 5.0 untuk digunakan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan tahun 2018. Update Aplikasi dimaksud dapat diunduh melalui website www.djpbn.kemenkeu.go.id
link alternatif download

bit.ly/aplikasisatker

2. Untuk mendukung Aplikasi SAIBA versi 5.0 dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2018 satker agar menggunakan Aplikasi Persediaan 18.0 dan Aplikasi SIMAK BMN 18.0 (belum rilis)

Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

Senin, 23 April 2018

Pengambilan Sertifikat Hasil Sertifikasi Bendahara Periode I Tahun 2018


Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Lingkup KPPN Barabai

Sehubungan dengan Surat Direktur Sistem Perbendaharaan nomor  S-2810/PB.7/2017 tanggal 23 Maret 2018  tentang Hasil Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode I Tahun 2018 kami sampaikan sebagai berikut

1.  Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan Pengumuman Hasil Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode Tahun I 2018. Pengumuman sebagaimana dimaksud dapat diunduh melalui situs www.djpbn.kemenkeu.go.id

2.    KPPN Barabai selaku unit penyelenggara sertifikasi menyampaikan Daftar Nama Peserta yang berhak menerima sertifikat bendahara sebagaimana terlampir. Sertifikat Bendahara diambil pada KPPN Barabai selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi  oleh yang bersangkutan terhitung tanggal 24 April 2018 s.d 2 Mei 2018

Demikian  disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Petunjuk Aplikasi SPRINT

Yth. Satuan Kerja Lingkup KPPN Barabai

Sehubungan dengan surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-3303/PB.03/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Penggunaan Aplikasi SPRINT berikut kami sampaikan :

1. Program Aplikasi Pengelolaan digunakan / diakses oleh satuan kerja (KPA/ Kepala Satuan Kerja / Pimpinan BLU dan Pelaksana) dapat diakses melalui jaringan Aplikasi SPRINT melalui jaringan internet dengan alamat sprint.kemenkeu.go.id

2. Penyampaian LPJ Bendahara berikut ADK disampaikan oleh Satker Melalui Aplikasi SPRINT paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dimulai terhadap LPJ bulan April 2018 yang harus diselesaikan paling lambat 10 Mei 2018

3. Pengelolaan Rekening dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi SPRINT, dan untuk rekonsiliasi data rekening dengan satker paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan dimulai terhadap rekonsiliasi data bulan April 2018 yang harus direkonsiliasi paling lambat tanggal 20 Mei 2018

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih


Surat Penggunaan Aplikasi SPRINT

Petunjuk Penggunaan SPRINT

Kamis, 19 April 2018

Blanko dan Template Surat

Berikut kami sampaikan Blanko dan Template Surat yang sering digunakan Mitra Kerja KPPN Barabai

Dapat diunduh pada link berikut

Link Unduh Blanko dan Template Surat

Rabu, 11 April 2018

Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahap II 2018

Yth.   Kuasa Pengguna Anggaran
         Lingkup Wilayah kerja KPPN Barabai

Menunjuk Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PENG-5/PB/2018 tanggal 23 Maret 2018 hal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1.      KPPN Barabai selaku Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) membuka pendaftaran untuk pelaksanaan Sertifikasi Bendahara s.d  30 April 2018 dengan mekanisme :
a.      Pengakuan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara dan/atau Sertifikat Profesi Bendahara dengan syarat :
1)      PNS, Anggota TNI atau POLRI baik sedang menduduki jabatan Bendahara atau tidak menduduki jabatan Bendahara;
2)      Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat:
3)      Golongan paling rendah II/b atau sederajat;
4)      Memiliki salah satu Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh :
a)     Badan Pendidikan & Pelatihan Keuangan (BPPK) sebelum tanggal 20 Januari 2016
b)     Lembaga Pendidikan & Pelatihan lainnya sebelum tanggal 20 Januari 2016
c)      Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebelum tanggal 20 Januari 2016
b.     Ujian Sertifikasi Internet-based Test (IBT) dengan syarat :
1)    PNS, Anggota TNI atau POLRI yang sedang menduduki jabatan Bendahara (Bend.  Pengeluaran/Bend. Penerimaan/BPP) minimal 2 (dua) tahun;
2)    Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat:
3)    Golongan paling rendah II/b atau sederajat;
4)    Telah memiliki Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku namun tidak dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register atau tidak memiliki sertifikat diklat bendahara atau sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku.
c.      Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi dengan Penyegaran (Refreshment) dengan syarat :

1)    PNS, Anggota TNI atau POLRI yg sedang menduduki jabatan Bendahara (Bend.  Pengeluaran/Bend. Penerimaan/BPP) kurang dari 2 (dua) tahun;
2)    Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat:
3)    Golongan paling rendah II/b atau sederajat;
4)    Telah memiliki Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku namun tidak dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register atau tidak memiliki sertifikat diklat bendahara atau sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku.

d.     Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi Diklat Bendahara dengan syarat :

1)    Bagi PNS, Anggota TNI atau POLRI Calon Bendahara yang tidak sedang menduduki jabatan Bendahara;
2)    Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat:
3)    Golongan paling rendah II/b atau sederajat;
4)    Pendaftaran hanya dilakukan melalui BPPK selaku penyelenggara diklat dan ujian sertifikasi secara kolektif oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

2.      Pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara dilakukan di Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) setempat pada bulan Mei 2018;

3.      Kelengkapan dokumen pendaftaran antara lain :
a.      Persyaratan Umum :
1)    Surat Usulan nama calon peserta sertifikasi dari Kepala Satker (format terlampir);
2)    Softcopy Pas Foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah dengan format JPG;
b.      Persyaratan Tambahan (bagi yang memiliki) :
1)    Softcopy Sertifikat Diklat Bendahara dari BPPK yang dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian dengan format PDF;
2)    Softcopy Sertifikat Lembaga Diklat Lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Persiapan Sertifikasi dengan format PDF;
3)    Softcopy Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon yang memiliki sertifikat profesi dimaksud dengan format PDF.

4.      Tata cara pendaftaran :

a.      KPPN Barabai selaku UPS akan memverifikasi data calon peserta melalui aplikasi SIMSERBA;
b.      Dalam hal data calon peserta sudah sesuai, KPPN Barabai akan menerbitkan dan menyampaikan username dan password aplikasi SIMSERBA;
c.      Dalam hal data calon peserta tidak sesuai, KPPN Barabai mengembalikan surat usulan kepada satker;
d.      Calon peserta yang telah memperoleh username dan password aplikasi SIMSERBA melaksanakan perekaman data diri melalui internet di alamat www.simserba.kemenkeu.go.id dan mengunggah/mengupload data softcopy dokumen persyaratan pendaftaran secara mandiri antara lain :
1)    Surat Usulan nama calon peserta sertifikasi dari Kepala Satker;
2)    Pas foto terbaru dengan latar belakang merah;
3)    Ijazah pendidikan terakhir (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian);
4)    SK Pangkat/Golongan terakhir (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian);
5)    SK penunjukan sebagai Bendahara (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian);
6)    Sertifikat Diklat Bendahara (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian) jika memiliki;
e.    KPPN Barabai selaku UPS akan melakukan verifikasi data terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA dan menyampaikan datanya kepada Unit  Penyelenggara;
f.      Calon peserta dapat melihat status pendaftaran melalui Aplikasi SIMSERBA.

5.      Format formulir pendaftaran dan dokumen lainnya terkait pendaftaran Sertifikasi Bendahara dapat diperoleh di petugas CSO KPPN Barabai atau didownload pada web http://kppnbarabai.net;

6.      Dokumen pendaftaran diterima secara lengkap (hardcopy dan softcopy) oleh petugas CSO KPPN Barabai d.a. KPPN Barabai, Jalan IR PHM Noor Nomor 28  Barabai paling lambat hari Jumat, 27 April 2018 pada jam kerja.
7.      KPPN berhak menolak Surat Usulan yang tidak ditandatangani oleh Kepala Satker yang bersangkutan.
8.      Kewenangan penetapan hasil Sertifikasi Bendahara ada di Unit Penyelengara Sertifikasi Bendahara (Direktorat Sistem Perbendaharaan) dan akan diumumkan melalui KPPN Barabai atau website www.djpbn.kemenkeu.go.id
9.      Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan proses pendaftaran, dapat menghubungi Petugas CSO KPPN Barabai atau Sekretariat Sertifikasi Bendahara melalui telepon :  (021) 3846822 atau email : sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id .

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Link Unduh Peng-5

LInk Unduk Surat Usulan

Link Unduh Surat KPPN Barabai



Install Aplikasi ANDROID KPPNBARABAI.NET

Alternatif Link : DOWNLOAD