Laman

Selasa, 16 Juli 2019

Hasil Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode II Tahun 2019

Sehubungan dengan PENG-05/PB/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Hasil Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Tahun 2019 Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahap II Tahun Anggaran 2019 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register bagi peserta yang telah mengikuti program Sertifikasi Bendahara pada periode II tahun 2019 sejumlah 2791Sertifikat
2.Bagi peserta yang berstatus sebagai bendahara dan belum memenuhi syarat dan lolos verifikasi mekanisme Pengakuan Sertifikat Diiklat Bendahara, dapat diikutsertakan pada program Sertifikasi Bendahara melalui mekanisme Ujian Sertifikasi Bendahara periode berikutnya
3.Bagi peserta yang belum lulus Ujian Sertifikasi Bendahara dapat mengikuti ujian kembali pada program Sertifikasi Bendahara melalui mekanisme Ujian Sertifikasi Bendahara periode berikutnya apabila masih memenuhi syarat dan lolos verifikasi lebih lanjut
4.Daftar nama peserta yang berhak mendapatkan Sertifikat Bendahara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahap II Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir





Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahap III TA 2019


Menunjuk Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PENG-006/PB/2019 tanggal 11Juli 2019  perihal Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahap III Tahun Anggaran 2019, dengan ini disampaikan KPPN Barabai selaku Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) membuka pendaftaran untuk pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada tanggal 15 Juli s.d 2 Agustus 2019 dengan mekanisme  pelaksanaan sebagaimana terlampir 

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih





Senin, 10 Juni 2019

Apresiasi Atas Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara bulan Mei 2019

Sehubungan dengan PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Tanggung Jawab  Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN dan Perdirjen Perbendaharaan Per-03/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja Pengelola pendapatan dan belanja negara serta verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang benar disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
 
2. Satker yang paling cepat menyampaikan LPJ Bendahara Mei 2019 dengan benar dan akurat sebagai berikut :
LPJ Bendahara Pengeluaran
a. Polres HST 
b. MTSN 6 HST
c. Pengadilan Agama Negara
LPJ Bendahara Penerimaan 
a. Pengadilan Agama Negara
b. Kejaksaan Negeri HST
c. Pengadilan Agama Barabai

3. Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh satker mitra kerja KPPN Barabai dalam menyampaikan LPJ bendahara.


Senin, 27 Mei 2019

Penyampaian Materi Sosialisasi Implementasi SAKTI


Dalam rangka menjamin  terseenggaranya implementasi sakti Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyusun serangkaian kegiatan sepanjang tahun 2019. Salah satu kegiatan dimaksud adalah sosialisasi SAKTI untuk seluruh satker mitra kerja KPPN Barabai diluar ingkup Kementerian Keuangan dan PPATK. Sosialisasi dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu :
1. Tahap Pertama telah dilaksanakan pada bulan April 2019 dalam bentuk FGD
2. Tahap kedua bulan Mei 2019 dalam bentuk penyampaian materi SAKTI dengan topik Information Security Awareness yaitu tentang perlindungan dan keamanan Informasi pada SAKTI sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih


Selasa, 14 Mei 2019

Mekanisme Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan TA 2019 kepada Pegawai non Pegawai ASN

Mekanisme Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan TA 2019 kepada Pegawai non Pegawai ASN

THR untuk Pegawai Honorer 2019 (Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti):
1. Dasar PMK 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan TA 2019 dan ND Dirjen Perbendaharaan ND 377/PB/2019 tgl 14 Mei 2019
2. THR Keagamaan diberikan kepada Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti berdasarkan kontrak kerja/surat keputusan pejabat yang berwenang
3. Anggarannya tersedia dalam DIPA satker berkenaan
4. Memperhatikan besaran satuan biaya yang diatur dalam PMK 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan TA 2019
5. Jenis Dokumen SPM tidak menggunakan jenis Dokumen 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 atau 79
6. Waktu pembayarannya dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri
7. Norma waktu penyelesaian SPM menjadi SP2D sesuai tata cara pelaksanaan APBN
8. Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban atas THR Keagamaan Pegawai Honorer berpedoman pada PMK 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018


Kamis, 09 Mei 2019

Dispensasi Penyampaian LPJ Bendahara Periode Mei 2019*


Menunjuk ND direktur Pengelolaan Kas Negara ND-559/PB.3/2019 tanggal 9 Mei 2019 dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Cuti Bersama dalam rangka menyambut hari Raya Idul Fitri 1440 H ditetapkan mulai hari senin 3 Juni 2019 sampai dengan Jumat 7 Juni 2019
2. Sehubungan dengan hal tersebut pada point 1, LPJ Bendahara periode Mei 2019 yang seharusnya disampaikan paling lambat tanggal 10 Juni 2019 dapat disampaikan ke KPPN palin lambat tanggal
20 Juni 2019

Demikian disampaikan untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih


Sabtu, 27 April 2019

KPPN BARABAI GELAR LATIHAN EVAKUASI BENCANA GEMPA



Jumat 26 April 2019, siang hari yang panas tiba-tiba seluruh pegawai KPPN Barabai panik berlari berhamburan keluar gedung kantor sesaat setelah mendengar sirine tanda bahaya berbunyi, mereka berlari berusaha menyelamatkan diri sambil menutupi bagian kepalanya guna melindungi dari runtuhan gedung akibat gempa bumi yang terjadi, peristiwa itu terjadi sangat cepat, dan semua itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2019.  
Menindaklanjuti instruksi Kantor Pusat, KPPN Barabai bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar latihan evakuasi bencana, khususnya gempa bumi. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 26 April 2007 menjadi dasar diperingati sebagai HKB Nasional.
Latihan evakuasi dilakukan di Ruang Pelayanan sampai ke halaman KPPN Barabai berlangsung mulai jam 09.00 - 11.30 WITA, dipandu oleh Tim Narasumber BPBD Kabupaten HST, yaitu Rudy Noor sebagai instruktur evakuasi dan Ferry selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Peserta latihan evakuasi bencana ini adalah seluruh Pejabat, Pegawai dan Honorer KPPN Barabai.
Dalam sambutannya, Kepala KPPN Barabai Dayu Rusanto menyampaikan bahwa “mindset penanggulangan bencana harus diubah dari yang bersifat responsif menjadi preventif, termasuk mindset para pegawai KPPN Barabai harus diubah dan harus mau berubah ke arah yang lebih baik, itulah makna dari kesiapsiagaan, dan kami sangat berterima kasih sekali kepada pihak BPBD HST yang telah mengirimkan timnya sebagai narasumber dalam kegiatan ini”.
Materi yang disampaikan oleh Narasumber sangat bermanfaat sekali, antara lain Rudy Noor menjelaskan bahwa dahulu mindset secara umum Kalimantan adalah pulau yang aman dari gempa bumi, namun semenjak terjadinya gempa dan tsunami di Palu maka Kalimantan sudah bukan zona aman lagi, walaupun gempanya bukan jenis gempa tektonik, namun gempa karena pergeseran/pergerakan tanah, dan telah terjadi di Bontang dan Tabalong (daerah Upau) beberapa waktu yang lalu, oleh karena itu sangat tepat sekali jika warga Barabai juga harus siap siaga dengan bencana gempa bumi, apalagi dengan struktur bangunan kantor bertingkat seperti yang dimiliki KPPN Barabai” tegasnya.
Ditambahkannya lagi bahwa assessment awal tindakan evakuasi bencana gempa bumi dari dalam suatu bangunan kantor ke assembly point (titik kumpul) itu setidaknya meliputi 4 aspek penting, Pertama adalah tanggung jawab arah jalur evakuasi yang dipastikan tidak boleh ada penghalang dan sedapat mungkin menuju pintu keluar terdekat dan teraman menuju titik kumpul. Kedua adalah tanggung jawab pengecekan jumlah personil untuk memastikan apakah masih ada teman/tamu satker yang terjebak/menjadi korban dalam reruntuhan gedung dan sedapat mungkin ada informasi dimana posisi terakhirnya waktu didalam gedung saat gempa terjadi. Ketiga adalah tanggung jawab pengecekan titik bahaya (misalnya adanya runtuhan susulan dan retakan-retakan) dan menyelamatkan asset paling berharga dari suatu bangunan kantor (misalnya server). Keempat adalah tanggung jawab melaporkan informasi assessment awal kepada tim evakuasi (seperti BNPB, BPBD, SAR, Tagana, Medis dsb) yang datang memberikan pertolongan, hal ini menjadi akan informasi yang berguna bagi tim penolong tersebut dalam melakukan evakuasi lanjutan.
Sebagai pelengkap dari simulasi juga diperagakan SOP, penggunaan dan perawatan yang benar dari Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan berbagai peralatan standar evakuasi yang diperlukan.
Sebagai penutup Rudy Noor menegaskan bahwa BPBD HST kapanpun siap 24 jam untuk memberikan edukasi dan bantuan dalam penanggulangan bencana, dan semoga semakin banyak kantor-kantor atau sekolah-sekolah yang melakukan latihan evakuasi bencana seperti yang dilakukan oleh KPPN Barabai ini.”








Jumat, 26 April 2019

KPPN BARABAI SOSIALISASIKAN TIPS LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN APBN 2019


Kamis 25 April 2019, KPPN Barabai memberikan sosialisasi peraturan dan update informasi terbaru mengenai pelaksanaan APBN 2019 kepada seluruh satuan kerja di wilayah Kabupaten HST, HSS, dan Tapin.
Acara bertempat di Aula KPPN Barabai berlangsung mulai jam 09.00 – 12.00 WITA.
Acara dihadiri oleh 78 Petugas Pengelola Keuangan Satuan Kerja dari 3 wilayah Kabupaten HST, HSS, dan Tapin.
Dalam sambutannya, Kepala KPPN Barabai Dayu Rusanto menyampaikan bahwa “Sosialisasi peraturan dan update informasi terbaru ini sangat penting dan bermanfaat karena Satker menjadi mengetahui langkah-langkah strategis dan informasi penting apa saja yang harus dilakukan selama melaksanakan APBN Tahun 2019-nya.”
Sebagai Narasumber dari materi ini adalah Para Kepala Seksi dan petugas Front Office KPPN Barabai.

Materi yang disampaikan antara lain adalah:
1.Langkah-Langkah Strategis dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2019 (IKPA) yang terdiri dari 12 Indikator mulai dari pencairan dana hingga ke pelaporan dan akuntansi Pemerintahan. IKPA bagi satker ini bisa diibaratkan seperti “Rapot bagi seorang anak sekolah”. Baik atau buruknya kinerja anggaran satker dalam setahun akan tercermin dari nilai IKPA ini.
2.Implementasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) merupakan sebuah aplikasi baru yang akan mulai digunakan oleh Satker secara bertahap mulai 2019. SAKTI akan mengintegrasikan berbagai aplikasi yang tersebar saat ini menjadi satu aplikasi saja, mulai dari penganggaran, pembuatan kontrak, fungsi bendahara, pembayaran, asset tetap, asset persediaan, sampai akuntansi dan pelaporan.
3.Tindak lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar Satker meningkatkan ketertiban dalam penatausahaan Piutang Negara bagi PNS yang memasuki masa pensiun dan masih memiliki tunggakan/kewajiban membayar utang kepada Negara. Oleh karena itu disosialisasikan juga Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011.
4. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK-WBBM) yang sedang dilakukan oleh KPPN Barabai, bahwa KPPN Barabai memberikan pelayanan secara inovatif, tepat, cepat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya (Nol Rupiah).
5.Ujian Sertifikasi Bendahara Negara 2019 dimana penerapan Sertifikasi mulai diberlakukan pada 20 Januari 2020 kepada seluruh Satker-Satker yang menerima APBN. Sampai dengan saat ini tercatat masih ada 30 Satker yang belum memiliki Bendahara Negara Bersertifikat diwilayah Tapin, HST dan HSS, oleh karena itu pendaftaran sertifikasi di KPPN Barabai masih dibuka sampai dengan 30 April 2019.

Sebagai penutup Dayu Rusanto menegaskan bahwa Sosialisasi ini tidak akan berdaya dan berhasil guna tanpa adanya sinergi antara para Kuasa Pengguna Anggaran Satker dengan KPPN Barabai, “KPPN Barabai selaku Kuasa Bendahara Umum Negara tidak dapat bekerja sendiri, dibutuhkan peran aktif dan langkah nyata para Kuasa Pengguna Anggaran untuk bekerja bersama, bahu membahu untuk menyukseskan pelaksanaan anggaran Tahun 2019 ini, caranya dengan kita bersama-sama melaksanakan poin-poin penting dari berbagai materi yang telah disampaikan dalam sosialisasi ini, insyaAllah bersama kita bisa.”






Kamis, 25 April 2019

Sosialisasi Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Sehubungan dengan pelaksanaan  Peraturan Menteri Keuangan PMK-131/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, dengan ini kami mohon bantuannya agar Saudara menugaskan Petugas Pengelola Keuangan Satker Lingkup Kerja Saudara menghadiri acara Sosialisasi Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal :Kamis/ 25 April 2019
Waktu: Pukul 08.00 s.d selesai
Tempat: Aula KPPN Barabai (lantai II) Jalan Ir PHM Noor Nomor 28 Barabai Kab. HST
Agenda:
1. Penyampaian Materi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kebijakan Tahun 2019
2. PMK 196/ PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 85/Pb/2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBP Kementerian Lembaga
3. Teknis Penyampaian LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi melalu E-Rekon
4. Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
5. Sertifikasi Bendahara Tahun 2019
6. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK WBBM).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya  diucapkan terima kasih.







Sabtu, 13 April 2019

KPPN BARABAI SALING BERBAGI VIRUS WBK DENGAN PA BARABAI


 Kamis 11 April 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai menerima kunjungan Ketua Pengadilan Agama dan Tim Zona Integritas Pengadilan Agama (PA) Barabai.
Kunjungan dilaksanakan dalam rangka studi banding  pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBK WBBM).
Kedua kantor Tahun 2019 sama-sama sedang membangun ZI WBK WBBM dan sedang bersiap untuk menerima penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada bulan Mei-Juni tahun ini.
Rangkaian acara studi banding diawali oleh sambutan Kepala KPPN Barabai, Dayu Rusanto yang menyampaikan “Kami berterima kasih atas kunjungan ini dan dirasakan sangat bermanfaat karena dapat saling belajar, bertukar ilmu dan pengalaman dari masing-masing kantor”. Sementara Ketua Pengadilan Agama Barabai, Drs. H. Pahrur Raji, MHI menyampaikan bahwa “Kami ketika memasuki kantor KPPN memang sudah langsung terasa suasana yang berbeda dalam hal pembangunan WBK, kiranya kunjungan kali ini dapat dilanjutkan dengan MoU untuk kunjungan berikutnya agar timnya yang diketuai oleh Drs. H. Al Hahni, MH dapat belajar secara lebih detail kepada KPPN Barabai”





Studi banding dilakukan dalam bentuk Foccuss Group Discussion (FGD) berlangsung selama 2 jam diawali dengan penyampaian data profil KPPN Barabai, inovasi yang telah dilakukan, serta tantangan dan hambatan yang dijumpai dalam pembangunan ZI WBK WBBM di KPPN Barabai oleh seluruh Kepala Seksi dan Kasubag Umum KPPN Barabai, selanjutnya dilakukan tanya jawab antara kedua tim tersebut. Acara diakhiri dengan site visit oleh Tim ZI PA Barabai agar dapat menyaksikan dengan lebih jelas seluruh sarana dan prasarana WBK yang telah dibangun oleh KPPN Barabai. Dalam penutupannya, Dayu Rusanto mengatakan “Pembangunan WBK semoga bukan hanya sebatas dokumentasi diatas kertas dan pemberian piagam penghargaan saja, tetapi harus lebih kepada semangat, komitmen, dan tindakan nyata anti korupsi yang terus menerus mulai dari pimpinan hingga seluruh staf di kantor tersebut. Semoga diwaktu yang akan datang pembangunan WBK tidak hanya dilaksanakan oleh PA dan KPPN Barabai saja, tetapi juga oleh seluruh kantor pelayanan masyarakat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.




KPPN BARABAI DAN BRI KANDANGAN SOSIALISASIKAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH



Kamis 11 April 2019, KPPN Barabai memberikan sosialisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) kepada seluruh satuan kerja di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Acara diprakarsai oleh Bank BRI Cabang Kandangan bertempat di Aula Kantor Camat Kandangan.
Acara dihadiri oleh 30 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja atau yang mewakili di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Sosialisasi KKP di Kandangan ini merupakan rangkaian terakhir, dimana sosialisasi dengan satker-satker diwilayah HST dan Tapin telah lebih dulu diadakan pada Bulan Maret 2019.
Acara diawali sambutan oleh Pemimpin Cabang Bank BRI Kandangan, Bapak M. Arief Prabowo, menyampaikan bahwa “Bank BRI siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada para Satuan Kerja dalam rangka pembuatan KKP”.
Dalam sambutannya, Kepala KPPN Barabai Dayu Rusanto menyampaikan bahwa “Kami berterima kasih kepada Bank BRI Cabang Kandangan karena telah memprakarsai acara sosialisasi ini, acara ini sangat penting karena berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 maka KKP akan diterapkan secara penuh mulai tanggal 1 Juli 2019 dan seluruh satker harus memiliki KKP untuk membelanjakan anggaran yang dikelolanya. Hal ini merupakan amanah dari instruksi Pemerintah untuk memasyarakatkan Gerakan Non Tunai, dan di wilayah HSS baru 1 (satu) satker yang memiliki KKP yaitu MAN 1 Kandangan.”
KKP yang telah diujicobakan sejak akhir 2017 merupakan cara pembayaran non tunai yang harus dimiliki oleh setiap satuan kerja yang didanai oleh APBN, banyak manfaat yang akan dinikmati oleh satker dengan menggunakan KKP tersebut, pertama sisi keamanan, terutama untuk risiko kehilangan dan kriminalitas, petugas satker tidak perlu membawa uang tunai jika hendak berbelanja keperluan kantornya, cukup dengan KKP maka pembayaran dapat dilakukan sepanjang pada toko/swalayan tersebut ada mesin gesek EDC-nya (electronic data capture),
Kedua dari sisi efisiensi dan efektivitas, dalam hal perjalanan dinas satker tidak perlu kesulitan membawa uang tunai karena untuk biaya penginapan dan tiket sudah dapat dibayarkan dengan KKP dari mana saja menggunakan gadget yang terhubung secara internet dengan agen-agen perjalanan/hotel secara online.
Ketiga dari sisi akuntabilitas, dengan KKP maka setiap satu rupiah pengeluaran satker, baik untuk belanja keperluan kantor maupun perjalanan dinas akan dapat dipertanggungjawabkan secara pasti.
Dan keempat dari sisi keuangan Negara, dengan KKP akan mengurangi idle cash yang ada di Rekening Bendahara Satker sehingga dapat digunakan untuk membiayai belanja Negara lainnya yang lebih prioritas pada suatu periode tertentu.
Dalam sesi tanya jawab terdapat pertanyaan seputar perpajakan, biaya charge, biaya bulanan KKP yang dapat dijawab oleh para narasumber dengan baik dan juga penyampaian testimoni dari pihak MAN 1 Kandangan yang telah menggunakan KKP sejak pertengahan Tahun 2018.
Sebagai penutup Dayu Rusanto menegaskan bahwa “Sosialisasi ini tidak akan berdaya guna dan berhasil guna tanpa peran aktif para Kuasa Pengguna Anggaran untuk segera membuat KKP bekerja sama dengan Bank tempat dibukanya Rekening Bendahara satker tersebut, serta meminta kepada BRI Cabang Kandangan untuk memperbanyak gerai EDC dan merchant-nya agar dapat memperbanyak pilihan tempat berbelanja menggunakan KKP satker diwilayah Hulu Sungai Selatan”.   









Senin, 08 April 2019

Perhitungan Nilai Kinerja pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2019

Sehubungan dengan perhitungan nilai IKPA 2019 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran pada K/L melalui 12 indikator kinerja telah berhasil mendorong peningkatan peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran. Pada Tahun 2019, formulasi IKPA perlu disempurnakan dalam rangka meningkatkan relevansi transaksi keuangan, kedisiplinan dan ketaatan satker, serta upaya simplifikasi pelaksanaan anggaran
2. Terdapat hal-hal yang disempurnakan pada hal berikut-hal berikut sebagaimana terlampir :
a. Reformulasi atas 4 Indikator
1) Deviasi Halamam III DIPA
2) Penyampaian Data KOntrak
3) Pengembalian Kesalahan SPM
4) Dispensasi SPM
b.Perubahan bobot atas 12 Indikator
c.Melakukan pembobotan penih atas 12 indikator (termasuk pagu minus dan dispensasi SPM) yang akan diperhitungkan sejak awal tahun

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih








Rabu, 03 April 2019

Hasil Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN periode I tahun 2019

Sehubungan dengan PENG-02/PB/2019 tanggal 19  Maret 2019 tentang Hasil Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode Tahun 2019 Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahap I Tahun Anggaran 2019 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara menerbitkan 1.607 sertifikat bendahara dengan nomor register bagi peserta yang telah mengikuti Program Sertifikasi Bendahara Periode I Tahun 2018

2. KPPN Barabai sebagai Tempat Uji Kompetensi Calon Bendahara yang bersertifikat telah melaksanakan program Sertifikasi Bendahara Periode I tahun 2019 yang diikuti oleh 29 Peserta dari jumlah tersebut 15 Peserta dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat bendahara sebagaimana terlampir




Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Untuk Sertifikat Bendahara Masih Dalam Proses Tahap Pengiriman Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan informasi akan disampaikan lebih lanjut


Kamis, 28 Maret 2019

Penyampaian Flyer Pandu SAKTI

Bersama ini disampaikan Flyer Pandu SAKTI Aplikasi Pandu SAKTI merupakan Apliaksi berbasis android yang berisi tentang panduan penggunaan Aplikasi SAKTI secara terintegrasi yang dilaunching pada 9 November 2018 oleh Menteri Keuangan dalam acara RAPIMNAS II 2018

Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, versi cetakan akan menyusul dikirimkan

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih



Install Aplikasi ANDROID KPPNBARABAI.NET

Alternatif Link : DOWNLOAD