Laman

Rabu, 20 Desember 2017

Update Aplikasi SIMAK BMN 17.2 dan SAIBA 4.4

Update Aplikasi SIMAK BMN 17.2 dan SAIBA 4.4

Link Update Aplikasi SIMAK BMN 17.2 dan SAIBA 4.4

Selasa, 19 Desember 2017

Acara Penyerahan DIPA TAhun Anggaran 2018

Kegiatan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan bertempat di Aula KPPN Barabai pada pukul 09.00 WITA s.d selesai, Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat jumlah DIPA sebanyak 91 DIPA.

Kegiatan Penyerahan DIPA ini juga disisipkan kegiatan penandatanganan Pakta Integritas sebagai wujud dari setiap Kuasa Pengguna Anggaran dalam tugasnya menjalankan fungsi sebagai pengelola keuangan negara. Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2018 langsung diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Berikut cuplikan dari kegiatan acara Penyerahan DIPA tahun 2018 :





Senin, 27 November 2017

Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode II Tahun 2017


Yth. Mitra Kerja KPPN Barabai

Sehubungan dengan Surat Direktur Sistem Perbendaharaan nomor  S-10312/PB.7/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode II Tahun 2017, dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Bendahara untuk mengikuti Sertifikasi Bendahara, pendaftaran calon peserta Sertifikasi dilakukan sampai dengan 29 Desember 2017 secara mandiri melalui akses langsung ke website simserba.kemenkeu.go.id.
Penetapan peserta dan mekanisme sertifikasi bendahara, serta penjadwalan pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara direncanakan pada awal tahun anggaran 2018. Username dan password pada website simserba.kemenkeu.go.id diberikan setelah  satuan kerja mengajukan permohonan usulan nama calon peserta sertifikasi Bendahara  kepada KPPN Barabai  selaku Unit Pelaksana Sertifikasi sebagaimana terlampir. Apabila ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi Bendahara pada KPPN Barabai dapat berkoordinasi langsung kepada Seksi Manajamen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Barabai atau CSO KPPN Barabai.

Demikian  disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Surat Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahap II 2017

Usulan Calon Peserta Sertifikasi Bendahara

Minggu, 12 November 2017

Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Tahun 2017

Pengumuman Sertifikasi Bendahara (PENG-5/PB/2017)


Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Tahun 2017 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi berbasis web dengan alamat simserba.kemenkeu.go.id 
proses upload dokumen dapat dilakukan secara mandiri sampai dengan tanggal 17 November 2017.

Untuk mendapatkan user dan password uplod dokumen satker mengajukan surat usulan ke KPPN Barabai dapat  dikirim melalui sarana tercepat kppn110@gmail.com dengan Subject email Usulan Sertifikasi Bendahara Satker (KODE SATKER)

Surat Usulan sebagaimana terlampir berikut :

Surat Usulan Sertifikasi Bendahara (Form Doc)

Formulir Pendaftaran Sertifikasi Bendahara (Form Doc)


Selasa, 24 Oktober 2017

Kunjungan KPPN Barabai Pada Desa Gambah Dalam Barat

Pada 9 Oktober 2017 KPPN Barabai melakukan kegiatan kunjungan ke Desa Gambah dalam Barat, dimana dengan adanya dana. Warga Desa Gambah Dalam Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai selatan, kini bisa tersenyum karena melihat sebagian infrastruktur penunjang usaha warga di desa Gambah dalam Barat yang sebagian besarnya bertani sudah mulai ada kemajuan, sejak disalurkannya Dana Desa dari Pemerintah. Mengingat mayoritas penduduk Desa yang bekerja sebagai petani, maka kegiatan fisik lebih difokuskan dalam pembangunan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan yaitu pembangunan jalan-jalan, pembuatan siring beton, serta beberapa drainase di beberapa ruas jalan. Selain pembangunan infrastruktur yang baru, kegiatan penunjang lainnya yaitu dengan memperbaiki jalan akses menuju pertanian. Dokumentasi kegiatan yang telah didukung 


Focus Group Discussion Pelaksanaan Bantuan Pemerintah

Pelaksanaan Kegiatan FGD pada KPPN Barabai dalam rangka memenuhi
permintaan Direktur Pelaksanaan Anggaran melalui Surat S-7661/PB.2/2017 tanggal 4
September 2017 tentang Pelaksanaan FGD Penyederhanaan SPJ/LPJ sebagai
berikut :
 Dari hasil diskusi dengan para peserta FGD diperoleh infomasi bahwa mekanisme
pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN tidak
mengalami kendala berarti, pedoman umum dan petunjuk teknis penyaluran
bantuan mudah diimplementasikan. Perwakilan dari satker Dinas Pertanian Kab
HSS, Kantor Kementerian Agama Kab HST memberikan nilai 5 dari skala 1-5
dalam hal kemudahan pengelolaan Bantuan Pemerintah, Sementara satker BBPP
Binuang, Kantor Kementerian Agama Kab HSS dan Hortikultura Tapin
memberikan nilai 4 dari skala 1-5.
Untuk kesederhanaan pelaporan, Dinas Pertanian HSS, Kemenag HST, dan
Hortikultura Tapin memberikan nilai 5 pada skala 1-5 sementara Kemenag HSS
dan BBPP Binuang memberikan nilai 4.
Dalam hal kualitas bantuan, hanya perwakilan penerima bantuan dari Kemenag
HSS bantuan dari Kemenag HSS yang memberikan penilaian. Dari 5 jenis bantuan
yang diberikan Kemenag HSS rata-rata penerima bantuan memberikan nilai 3,6
pada skala 1-5. Pemberian bantuan alat peraga, meubelair tidak sesuai dengan
proposal yang telah disetujui Kemenag. Regulasi Pemerintah Pusat terkait
pengurangan pagu anggaran berakibat pengurangan junlah bantuan dimaksud.
Satker lain tidak mengikutsertakan perwakilan penerima bantuan.
Kendala yang dirasakan menghambat dialami oleh Kemenag HST ketika
memperoleh komitmen dari pemerintah Kab HST berupa hibah/bantuan
operasional pelaksanaan MTQ. LPTQ sebagai penerima bantuan pada awalnya
dipersyaratkan berbadan hukum. Perlu proses untuk memenuhi persyaratan
tersebut, sementara waktu pelaksanaan MTQ sudah sangat dekat.
Kendala yang hampir sama dialami oleh satker Dinas pertanian Kabupaten Tapin,
Penyaluran bantuan pemerintah pusat untuk petani bawang terkendala oleh
regulasi pemerintah Kabupaten Tapin


Senin, 11 September 2017

Sosialiasi Langkah Langkah Akhir Tahun 2017

UNDANGAN SOSIALISASI

Berikut kami sampaikan undangan sosialisasi
LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN 2017 dengan pembagian peserta sbb :

Rabu, 13 September 2017 untuk Satker MIN dan MTSN
Kamis, 14 September 2017 untuk Satker selain MIN dan MTSN.
Waktu : 08.30 - 12.00 WITA
Tempat : Aula KPPN Barabai.

Dimohon agar KPA menugaskan 1 orang yang kompeten untuk hadir dalam acara tersebut.
Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jumat, 04 Agustus 2017

Update Aplikasi SAS 17.0.8 (2 Agustus 2017)

 Update SAS 17.0.8
  - Penambahan menu Lembur untuk PPNPN

Link Download Update SAS 17.0.8

Kamis, 03 Agustus 2017

Penyampaian Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan S-1452/WPB.19/BD.03/2017 tanggal 4 Agustus 2017

Perihal Peningkatan Kinerja Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran


Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dan Pertanggungjawaban anggaran
Mitra Satker Lingkup KPPN Barabai ada 4 point penting terkait dengan Kinerja
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban tersebut

Berikut Kami sampaikan :
1. Penyampaian Gaji Induk Bulan Berikutnya  paling lambat adalah tanggal 15 bulan berkenaan,
apabila tanggal 15 hari libur diajukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
2. Penyampaian Data Kontrak adalah paling lambat 5 hari kerja setelah Kontrak di tandatangani.
3. Memperhatikan Rencana Penarikan Dana dengan Tanggal Realisasi. Untuk Pencairan diatas 500 Juta
agar 5 hari sebelum pencairan satker mengajukan RPD  ke KPPN.
4. LPJ Bendahara bulan berkenaan disampaikan dengan batas waktu tanggal 10 bulan berikutnya
5. Retur SP2D, Satker menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening ke KPPN paling lambat 7 hari setelah Surat Pemberitahuan Retur SP2D diterima

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Senin, 31 Juli 2017

Perbaikan Data NIP/NRP Pada Pegawai Aplikasi GPP/BPP/DPP

Yth. Satker Lingkup Kerja KPPN
Barabai


Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5715/PB/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang perbaikan NIP/NRP Pegawai pada Aplikasi GPP/BPP/DPP kami sampaikan sebagai berikut :
1.      Terdapat data NIP/ NRP ganda yang berbeda nama satker untuk PNS, Anggota Polri, dan Anggota TNI
2.      NIP tidak sesuai dengan tanggal lahir :
a.      Isian tanggal lahir tidak sama dengan tanggal lahir
b.      Data NIP masih menggunakan NIP lama (9 digit) ditambah nol.
c.      NIP tidak sesuai dengan jenis kelamin
d.      Data Pegawai Kosong

Untuk menigkatkan validitas pembayaran gaji kami mohon bantuannya perbaikan data NIP ganda tersebut dapat diselesaikan sebelum tanggal 15 Agustus 2017 sehingga data pengajuan gaii induk September 2017 data pegawai telah valid.
Data Satker yang terindikasi NIP ganda dapat dilihat pada link berikut Data Satker NIP Ganda , petunjuk perbaikan NIP/ ada pada lampiran bagian petunjuk perbaikan Data NIP Ganda 





Demikian  disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Link Surat Permohonan Perbaikan NIP 

Install Aplikasi ANDROID KPPNBARABAI.NET

Alternatif Link : DOWNLOAD