Laman

Kamis, 19 September 2019

FGD SAKTI Modul Administrator dan Modul Penganggaran


KPPN Barabai menggelar Forum Group Discussion untuk membahas aplikasi SAKTI modul Anggaran agenda yang sekaligus merupakan familiarisasi aplikasi SAKTI. Forum Group Discussion ini dilaksanakan pada Rabu (18/9) dan bertempat di Aula KPPN Barabai. Dihadiri oleh operator dari masing-masing mitra kerja KPPN Barabai.
Forum Group Discussion ini dimulai pukul 10.00 dibuka oleh saudari Ningrum selaku pembawa acara. Sebelum masuk ke pembahasan, Kepala Kantor KPPN Barabai, Bapak Dayu Rusanto memberikan sambutan untuk mengawali Forum Group Discussion ini. Selanjutnya diskusi akan dipimpin oleh Annas selaku moderator dan materi akan disampaikan oleh saudara Danang.
Familiarisasi aplikasi SAKTI ini diadakan karena Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan beralih menggunakan aplikasi terpusat yang sudah memuat berbagai macam modul  sehingga hanya diperlukan satu aplikasi untuk melakukan kegiatan mulai dari penganggaran hingga pembayaran.
Selama ini aplikasi yang digunakan para satker masih terpisah pisah contohnya aplikasi RKAKL untuk modul penganggaran atau SAS untuk modul pembayaran. Diperlukan banyak user untuk megakses aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, dengan menggunakan aplikasi SAKTI ini hanya membutuhkan satu user untuk mengakses modul-modul yang ada, hal ini dapat mempermudah para stakeholder untuk mengurusi keuangan mereka.
Kabarnya mulai Oktober 2019 aplikasi SAKTI web sudah bisa diakses dan kegiatan penganggaran yang dilakukan oleh para stakeholder harus sudah melalui aplikasi SAKTI web dan tidak lagi menggunakan aplikasi RKAKL yang lama.









Senin, 09 September 2019

KPPN BARABAI PERINGATI HARI PELANGGAN NASIONAL 2019 DENGAN BAGI-BAGI HADIAH KEPADA PARA SATKERNYA


Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai menyelenggarakan “Stakeholder Day” pada Jumat 6 September 2019 dengan konsep outdoor bertempat di halaman kantor dengan mengusung tema “Merajut Kemitraan yang Harmonis”. Sebagaimana diketahui bahwa Hari Pelanggan Nasional yang jatuh setiap tahun pada tanggal 4 September diperingati oleh berbagai perusahaan dan BUMN, dimana pada hari tersebut merupakan momen yang tepat untuk memompa semangat perusahaan dan BUMN dalam memuaskan pelanggan-pelanggannya, antara lain dengan membagi-bagikan promo, voucher ataupun diskon tertentu.
Stakeholder Day KPPN Barabai Tahun 2019 ini diisi dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan para pengguna layanannya, dalam hal ini Satuan Kerja. Kegiatan dimulai tepat pukul 07.30 pagi antara lain senam aerobik dan sarapan bubur bersama, pertandingan volley persahabatan antara Tim KPPN dan Tim Satker, hiburan musik organ tunggal, dan pembagian doorprize- doorprize menarik.
Puncak acara utama dan yang paling penting dari Stakeholder Day 2019 ini adalah pemberian apresiasi/penghargaan kepada Satuan Kerja terbaik berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan jumlah pagu anggaran yang dimilikinya, serta penghargaan kepada pegawai ASN dan honorer KPPN terbaik (best satker award, best employee, best PPNPN 2019).
Terpilih sebagai Best Satker Semester I Tahun 2019 untuk kategori pagu dibawah Rp100 Juta adalah Satker Pengadilan Agama Rantau, untuk kategori pagu Rp100 Juta hingga Rp10 Milyar adalah Satker MTsN 2 Hulu Sungai Selatan, dan untuk kategori pagu diatas Rp10 Milyar adalah Satker KPU Hulu Sungai Selatan. Ketiga satker ini berhak mendapatkan piagam penghargaan, plakat, dan Kartu Bebas Antrian di semua layanan KPPN Barabai hingga 31 Desember 2019. Untuk para runner up dan juara III yaitu Polres HST, Polres Tapin, BPS HSS, Rutan Kandangan, Pengadilan Negeri Barabai, dan Pengadilan Agama Barabai mendapatkan piagam penghargaan.
Terpilih sebagai Best Employee 2019 adalah Ibu Arlina Hayati dari front office Seksi Pencairan Dana dan Best PPNPN 2019 jatuh kepada Nurul Qomariyah dari sekretariat kepala kantor.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Barabai, Dayu Rusanto menyampaikan bahwa: “Dalam konteks pelayanan di KPPN sebenarnya tidak dikenal istilah pelanggan karena seluruh layanan KPPN adalah Nol Rupiah alias gratis, yang paling tepat digunakan adalah istilah pengguna layanan sebagai stakeholder. Oleh karena itu KPPN Barabai memperingatinya sebagai stakeholder day. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi antara KPPN Barabai selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan para satker sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melalui cara yang berbeda dari biasanya. Di era reformasi pelayanan publik sekarang ini hubungan antara penyedia layanan dan pengguna layanan menjadi setara dimana masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang wajib untuk saling dihormati. Selain itu karena pesatnya keterbukaan informasi dan teknologi, maka KPPN harus mempunyai perspektif dan pandangan baru dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholdernya, hal ini disebut “The New Thingking Of Working” yaitu suatu cara baru dalam bekerja dan berkomunikasi dengan satker-satkernya”. Inilah yang mendasari diadakannya stakeholder day ini, agar satker menjadi lebih akrab dan mengenal KPPN Barabai dengan cara-cara yang informal..














Minggu, 01 September 2019

Apresiasi atas Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Bulan Agustus 2019

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN dan Peraturan DIrektur Jenderal Perbendaharaan Nomor :PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, bersama ini disampaikan hal-hal berikut :

1. LPJ  Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara  Pengeluaran  yang  benar disampaikan ke KPPN paling lambat  tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Berdasarkan data administrasi pada KPPN  Barabai, daftar Satker yang paling  cepat  menyampaikan LPJ Bendahara bulan Agustus 2019 dengan benar, akurat dan lengkap adalah sebagai berikut :

LPJ Bendahara Pengeluaran
Pengadilan AgamaRantau
MTsN 1 HuluSungai Tengah
Polres Hulu SungaiTengah

LPJ Bendahara Penerimaan
Pengadilan NegeriKandangan
Pengadilan AgamaNegara
Kejari Kandangan

3. Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Satker Mitra Kerja KPPN  Barabai dalam menyampaikan  LPJ  Bendahara  dengan tepat waktu, benar, akurat dan lengkap, dan kerja sama yang baik tersebut agar terus dijaga dimasa yang akan datang.

Demikian disampaikan, perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





Rabu, 28 Agustus 2019

Permintaan Dana Rencana Penarikan Satuan Kerja

Assalamualaikum Wr.Wb.
Yth. Rekan-rekan KPPN Barabai

Sehubungan dengan Surat Kepala KPPN Barabai dengan merujuk Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-700/PB/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Hal Rencana Penyerapan dan Penarikan Dana Satker, disampaikan hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran s.d. 21 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Penyerapan K/L sampai dengan 21 Agustus 2019 sebesar 51,9% dan tumbuh sebesar 8,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Namun demikian pertumbuhan tersebut merupakan kontribusi belanja pegawai dan belanja bantuan sosial, sedangkan penyerapan belanja barang dan belanja modal belum optimal.
2. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka perumusan kebijakan pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2019, diperlukan data rencana penyerapan anggaran K/L yang lebih akurat dan detail. Data dimaksud antara lain juga akan menjadi masukan bagi keperluan penyediaan kas sampai dengan akhir tahun anggaran 2019.
3. Sehubungan dengan itu, diminta kepada Saudara/i agar melakasanakan hal-hal sebagai berikut:
a. menyusun data rencana penyerapan anggaran/panarikan dana dan rencana kontrak menurut Kode/Nama Satker, Kode Program, Kode Kegiatan, Kode Output, Kode Jenis Belanja, dan Sumber Dana per bulan sesuai dengan format pada Lampiran I dan II (Excel dibawah postingan ini).
b. Data rencana penyerapan anggaran/panarikan dana dan rencana kontrak disampaikan ke KPPN Barabai melalui alamat email kppn110@gmail.com dengan subjek “Rencana Penyerapan dan Penarikan Dana” berupa file PDF dan Excel paling lambat 6 September 2019.
c. Melakukan penyesuaian data Halaman III DIPA sesuai data rencana penyerapan anggaran/penarikan dana yang telah disusun. Selanjutnya satker menyampaikan usulan revisi administratif berupa perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA ke Kanwil DJPB Prov. Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian, sekian terima kasih. Wassalamualikum wr.wb


Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara Tahap III 2019

Pada hari Rabu 28 Agustus 2019 telah dilaksanakan kegiatan Ujian Sertifikasi Bendahara pada KPPN Barabai, diikuti oleh 17 peserta ujian yang terdiri dari Ujian Sertifikasi dengan Metode Internet Base Test (IBT) sebanyak 13 peserta kemudian dengan metode Computer Base Test (CBT) sebanyak 4 peserta.

Ujian sertifikasi bendahara ini merupakan Ujian Sertifikasi Tahap III tahun 2019. Ujian sertifikasi dibuka oleh Kepala Seksi MSKI kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang review bendahara oleh para TMR KPPN Barabai.


Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara pada KPPN Sebagai Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) Periode III Tahun 2019

Menunjuk Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PENG-6/PB/2018 tanggal 11 Juli 2019  tentang Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahap III Tahun Anggaran 2019,  dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1.Peserta Ujian Sertifikasi Bendahara periode III Tahun 2019 terdiri atas peserta yang terdaftar pada periode III tahun 2019  dan peserta yang dinyatakan tidak lulus ujian pada periode sebelumnya yang telah ditetapkan untuk mengikuti ujian ulang pada periode III tahun 2019 

2.Jadwal pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara periode III Tahun 2019 sebagai berikut :
Hari/ tanggal : Rabu/ 28 Agustus 2019
Kegiatan : Tes Online peserta CBT dan IBT 
Waktu : 10.00-11.30 

3.Ujian sertifikasi bendahara dilaksanakan secara online pada Unit Pelaksana Sertifikasi KPPN Barabai sebagaimana terjadwal. Peserta ujian sertifikasi diharap membawa laptop yang memiliki akses internet secara mandiri.  Materi penyegaran sertifikasi bendahara periode III Tahun 2019 dapat diunduh melalui alamat https://goo.gl/co8qk9

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.




Selasa, 16 Juli 2019

Hasil Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode II Tahun 2019

Sehubungan dengan PENG-05/PB/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Hasil Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN Tahun 2019 Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahap II Tahun Anggaran 2019 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register bagi peserta yang telah mengikuti program Sertifikasi Bendahara pada periode II tahun 2019 sejumlah 2791Sertifikat
2.Bagi peserta yang berstatus sebagai bendahara dan belum memenuhi syarat dan lolos verifikasi mekanisme Pengakuan Sertifikat Diiklat Bendahara, dapat diikutsertakan pada program Sertifikasi Bendahara melalui mekanisme Ujian Sertifikasi Bendahara periode berikutnya
3.Bagi peserta yang belum lulus Ujian Sertifikasi Bendahara dapat mengikuti ujian kembali pada program Sertifikasi Bendahara melalui mekanisme Ujian Sertifikasi Bendahara periode berikutnya apabila masih memenuhi syarat dan lolos verifikasi lebih lanjut
4.Daftar nama peserta yang berhak mendapatkan Sertifikat Bendahara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahap II Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir





Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahap III TA 2019


Menunjuk Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PENG-006/PB/2019 tanggal 11Juli 2019  perihal Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahap III Tahun Anggaran 2019, dengan ini disampaikan KPPN Barabai selaku Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) membuka pendaftaran untuk pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada tanggal 15 Juli s.d 2 Agustus 2019 dengan mekanisme  pelaksanaan sebagaimana terlampir 

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih





Senin, 10 Juni 2019

Apresiasi Atas Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara bulan Mei 2019

Sehubungan dengan PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Tanggung Jawab  Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN dan Perdirjen Perbendaharaan Per-03/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja Pengelola pendapatan dan belanja negara serta verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang benar disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
 
2. Satker yang paling cepat menyampaikan LPJ Bendahara Mei 2019 dengan benar dan akurat sebagai berikut :
LPJ Bendahara Pengeluaran
a. Polres HST 
b. MTSN 6 HST
c. Pengadilan Agama Negara
LPJ Bendahara Penerimaan 
a. Pengadilan Agama Negara
b. Kejaksaan Negeri HST
c. Pengadilan Agama Barabai

3. Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh satker mitra kerja KPPN Barabai dalam menyampaikan LPJ bendahara.


Senin, 27 Mei 2019

Penyampaian Materi Sosialisasi Implementasi SAKTI


Dalam rangka menjamin  terseenggaranya implementasi sakti Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyusun serangkaian kegiatan sepanjang tahun 2019. Salah satu kegiatan dimaksud adalah sosialisasi SAKTI untuk seluruh satker mitra kerja KPPN Barabai diluar ingkup Kementerian Keuangan dan PPATK. Sosialisasi dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu :
1. Tahap Pertama telah dilaksanakan pada bulan April 2019 dalam bentuk FGD
2. Tahap kedua bulan Mei 2019 dalam bentuk penyampaian materi SAKTI dengan topik Information Security Awareness yaitu tentang perlindungan dan keamanan Informasi pada SAKTI sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih


Selasa, 14 Mei 2019

Mekanisme Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan TA 2019 kepada Pegawai non Pegawai ASN

Mekanisme Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan TA 2019 kepada Pegawai non Pegawai ASN

THR untuk Pegawai Honorer 2019 (Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti):
1. Dasar PMK 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan TA 2019 dan ND Dirjen Perbendaharaan ND 377/PB/2019 tgl 14 Mei 2019
2. THR Keagamaan diberikan kepada Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti berdasarkan kontrak kerja/surat keputusan pejabat yang berwenang
3. Anggarannya tersedia dalam DIPA satker berkenaan
4. Memperhatikan besaran satuan biaya yang diatur dalam PMK 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan TA 2019
5. Jenis Dokumen SPM tidak menggunakan jenis Dokumen 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 atau 79
6. Waktu pembayarannya dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri
7. Norma waktu penyelesaian SPM menjadi SP2D sesuai tata cara pelaksanaan APBN
8. Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban atas THR Keagamaan Pegawai Honorer berpedoman pada PMK 190/PMK.05/2012 jo PMK 178/PMK.05/2018


Kamis, 09 Mei 2019

Dispensasi Penyampaian LPJ Bendahara Periode Mei 2019*


Menunjuk ND direktur Pengelolaan Kas Negara ND-559/PB.3/2019 tanggal 9 Mei 2019 dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Cuti Bersama dalam rangka menyambut hari Raya Idul Fitri 1440 H ditetapkan mulai hari senin 3 Juni 2019 sampai dengan Jumat 7 Juni 2019
2. Sehubungan dengan hal tersebut pada point 1, LPJ Bendahara periode Mei 2019 yang seharusnya disampaikan paling lambat tanggal 10 Juni 2019 dapat disampaikan ke KPPN palin lambat tanggal
20 Juni 2019

Demikian disampaikan untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih


Sabtu, 27 April 2019

KPPN BARABAI GELAR LATIHAN EVAKUASI BENCANA GEMPA



Jumat 26 April 2019, siang hari yang panas tiba-tiba seluruh pegawai KPPN Barabai panik berlari berhamburan keluar gedung kantor sesaat setelah mendengar sirine tanda bahaya berbunyi, mereka berlari berusaha menyelamatkan diri sambil menutupi bagian kepalanya guna melindungi dari runtuhan gedung akibat gempa bumi yang terjadi, peristiwa itu terjadi sangat cepat, dan semua itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2019.  
Menindaklanjuti instruksi Kantor Pusat, KPPN Barabai bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar latihan evakuasi bencana, khususnya gempa bumi. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 26 April 2007 menjadi dasar diperingati sebagai HKB Nasional.
Latihan evakuasi dilakukan di Ruang Pelayanan sampai ke halaman KPPN Barabai berlangsung mulai jam 09.00 - 11.30 WITA, dipandu oleh Tim Narasumber BPBD Kabupaten HST, yaitu Rudy Noor sebagai instruktur evakuasi dan Ferry selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Peserta latihan evakuasi bencana ini adalah seluruh Pejabat, Pegawai dan Honorer KPPN Barabai.
Dalam sambutannya, Kepala KPPN Barabai Dayu Rusanto menyampaikan bahwa “mindset penanggulangan bencana harus diubah dari yang bersifat responsif menjadi preventif, termasuk mindset para pegawai KPPN Barabai harus diubah dan harus mau berubah ke arah yang lebih baik, itulah makna dari kesiapsiagaan, dan kami sangat berterima kasih sekali kepada pihak BPBD HST yang telah mengirimkan timnya sebagai narasumber dalam kegiatan ini”.
Materi yang disampaikan oleh Narasumber sangat bermanfaat sekali, antara lain Rudy Noor menjelaskan bahwa dahulu mindset secara umum Kalimantan adalah pulau yang aman dari gempa bumi, namun semenjak terjadinya gempa dan tsunami di Palu maka Kalimantan sudah bukan zona aman lagi, walaupun gempanya bukan jenis gempa tektonik, namun gempa karena pergeseran/pergerakan tanah, dan telah terjadi di Bontang dan Tabalong (daerah Upau) beberapa waktu yang lalu, oleh karena itu sangat tepat sekali jika warga Barabai juga harus siap siaga dengan bencana gempa bumi, apalagi dengan struktur bangunan kantor bertingkat seperti yang dimiliki KPPN Barabai” tegasnya.
Ditambahkannya lagi bahwa assessment awal tindakan evakuasi bencana gempa bumi dari dalam suatu bangunan kantor ke assembly point (titik kumpul) itu setidaknya meliputi 4 aspek penting, Pertama adalah tanggung jawab arah jalur evakuasi yang dipastikan tidak boleh ada penghalang dan sedapat mungkin menuju pintu keluar terdekat dan teraman menuju titik kumpul. Kedua adalah tanggung jawab pengecekan jumlah personil untuk memastikan apakah masih ada teman/tamu satker yang terjebak/menjadi korban dalam reruntuhan gedung dan sedapat mungkin ada informasi dimana posisi terakhirnya waktu didalam gedung saat gempa terjadi. Ketiga adalah tanggung jawab pengecekan titik bahaya (misalnya adanya runtuhan susulan dan retakan-retakan) dan menyelamatkan asset paling berharga dari suatu bangunan kantor (misalnya server). Keempat adalah tanggung jawab melaporkan informasi assessment awal kepada tim evakuasi (seperti BNPB, BPBD, SAR, Tagana, Medis dsb) yang datang memberikan pertolongan, hal ini menjadi akan informasi yang berguna bagi tim penolong tersebut dalam melakukan evakuasi lanjutan.
Sebagai pelengkap dari simulasi juga diperagakan SOP, penggunaan dan perawatan yang benar dari Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan berbagai peralatan standar evakuasi yang diperlukan.
Sebagai penutup Rudy Noor menegaskan bahwa BPBD HST kapanpun siap 24 jam untuk memberikan edukasi dan bantuan dalam penanggulangan bencana, dan semoga semakin banyak kantor-kantor atau sekolah-sekolah yang melakukan latihan evakuasi bencana seperti yang dilakukan oleh KPPN Barabai ini.”








Jumat, 26 April 2019

KPPN BARABAI SOSIALISASIKAN TIPS LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN APBN 2019


Kamis 25 April 2019, KPPN Barabai memberikan sosialisasi peraturan dan update informasi terbaru mengenai pelaksanaan APBN 2019 kepada seluruh satuan kerja di wilayah Kabupaten HST, HSS, dan Tapin.
Acara bertempat di Aula KPPN Barabai berlangsung mulai jam 09.00 – 12.00 WITA.
Acara dihadiri oleh 78 Petugas Pengelola Keuangan Satuan Kerja dari 3 wilayah Kabupaten HST, HSS, dan Tapin.
Dalam sambutannya, Kepala KPPN Barabai Dayu Rusanto menyampaikan bahwa “Sosialisasi peraturan dan update informasi terbaru ini sangat penting dan bermanfaat karena Satker menjadi mengetahui langkah-langkah strategis dan informasi penting apa saja yang harus dilakukan selama melaksanakan APBN Tahun 2019-nya.”
Sebagai Narasumber dari materi ini adalah Para Kepala Seksi dan petugas Front Office KPPN Barabai.

Materi yang disampaikan antara lain adalah:
1.Langkah-Langkah Strategis dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2019 (IKPA) yang terdiri dari 12 Indikator mulai dari pencairan dana hingga ke pelaporan dan akuntansi Pemerintahan. IKPA bagi satker ini bisa diibaratkan seperti “Rapot bagi seorang anak sekolah”. Baik atau buruknya kinerja anggaran satker dalam setahun akan tercermin dari nilai IKPA ini.
2.Implementasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) merupakan sebuah aplikasi baru yang akan mulai digunakan oleh Satker secara bertahap mulai 2019. SAKTI akan mengintegrasikan berbagai aplikasi yang tersebar saat ini menjadi satu aplikasi saja, mulai dari penganggaran, pembuatan kontrak, fungsi bendahara, pembayaran, asset tetap, asset persediaan, sampai akuntansi dan pelaporan.
3.Tindak lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar Satker meningkatkan ketertiban dalam penatausahaan Piutang Negara bagi PNS yang memasuki masa pensiun dan masih memiliki tunggakan/kewajiban membayar utang kepada Negara. Oleh karena itu disosialisasikan juga Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011.
4. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK-WBBM) yang sedang dilakukan oleh KPPN Barabai, bahwa KPPN Barabai memberikan pelayanan secara inovatif, tepat, cepat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya (Nol Rupiah).
5.Ujian Sertifikasi Bendahara Negara 2019 dimana penerapan Sertifikasi mulai diberlakukan pada 20 Januari 2020 kepada seluruh Satker-Satker yang menerima APBN. Sampai dengan saat ini tercatat masih ada 30 Satker yang belum memiliki Bendahara Negara Bersertifikat diwilayah Tapin, HST dan HSS, oleh karena itu pendaftaran sertifikasi di KPPN Barabai masih dibuka sampai dengan 30 April 2019.

Sebagai penutup Dayu Rusanto menegaskan bahwa Sosialisasi ini tidak akan berdaya dan berhasil guna tanpa adanya sinergi antara para Kuasa Pengguna Anggaran Satker dengan KPPN Barabai, “KPPN Barabai selaku Kuasa Bendahara Umum Negara tidak dapat bekerja sendiri, dibutuhkan peran aktif dan langkah nyata para Kuasa Pengguna Anggaran untuk bekerja bersama, bahu membahu untuk menyukseskan pelaksanaan anggaran Tahun 2019 ini, caranya dengan kita bersama-sama melaksanakan poin-poin penting dari berbagai materi yang telah disampaikan dalam sosialisasi ini, insyaAllah bersama kita bisa.”






Install Aplikasi ANDROID KPPNBARABAI.NET

Alternatif Link : DOWNLOAD