Laman

Senin, 14 Januari 2019

Undangan Acara Sosialisasi PMK 178/PMK.05/2018 dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya PMK 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini kami mengundang para Pejabat Pembuat Komitmen satker lingkup KPPN Barabai untuk menghadiri acara Sosialisasi PMK 178/PMK.05/2018 dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang akan diselenggarakan pada

Rabu/ 23 Januari 2019
Pukul 09.00 s.d selesai
Aula KPPN Barabai (lantai II)
Jalan Ir PHM Noor Nomor 28 Barabai

Agenda:
1.Sosialisasi PMK 178/PMK.05/2018
2.Tasyakuran Hari Perbendaharaan tahun 2019
3.Sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan
Sertifikasi Bendahara

Demikian atas perhatian dan kerjasamnya diucapkan terima kasih.




Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahap I Tahun Anggaran 2019

Menunjuk Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PENG-001/PB/2019 tanggal 8 Januari 2019  hal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut

sebagaimana terlampir



Tata cara pendaftaran  
a.KPPN Barabai selaku UPS akan melakukan verifikasi data calon peserta melalui aplikasi SIMSERBA;
b.Dalam hal data calon peserta sudah sesuai, KPPN Barabai akan menerbitkan dan menyampaikan username dan password aplikasi SIMSERBA;
c.Dalam hal data calon peserta tidak sesuai, KPPN Barabai mengembalikan surat usulan kepada satker;
d.Calon peserta yang telah memperoleh username dan password aplikasi SIMSERBA melaksanakan perekaman data diri melalui internet di alamat www.simserba.kemenkeu.go.id dan mengunggah/mengupload data softcopy dokumen persyaratan pendaftaran secara mandiri antara lain :
1)Surat Usulan nama calon peserta sertifikasi dari Kepala Satker;
2)Pas foto terbaru dengan latar belakang merah;
3)Ijazah pendidikan terakhir (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian);
4)SK Pangkat/Golongan terakhir (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian);
5)SK penunjukan sebagai Bendahara (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian);
6)Sertifikat Diklat Bendahara (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian) jika memiliki;
e.KPPN Barabai selaku UPS akan melakukan verifikasi data terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA dan menyampaikan datanya kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan;
f.Calon peserta dapat melihat status pendaftaran melalui Aplikasi SIMSERBA.

Atas Perhatian dan kerjasamanya  disampaikan terima kasih



Rabu, 02 Januari 2019

Pemberitahuan Tanggal Penting di Bulan Januari 2019

Menindaklanjuti Per- 13/PB/2018 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2018 dengan diingatkan kembali sebagai berikut:

1. Untuk Penyelesaian Uang Persediaan
a. Pengajuan SPM-PTUP dan GUP Nihil pertanggungjawaban TUP/UP tahun anggaran dilakukan palin lambat Selasa 8 Januari  2019
b. Pada Uraian SPM ditambahkan frasa " Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP tahun anggaran 2018"
c. SPM sebagaimana dimaksud diveri tanggal 31 Desember 2018

2. Untuk satker yang menerima hibah langsung berbentuk uang/barang/jasa/surat berharga agar menyampaikan SP2HL/SP4HL dan atau MPHL-BJS ke KPPN dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 paling lambat Senin 7 Januari 2019

Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih


Selasa, 01 Januari 2019

Pelayanan Satu Lokasi di KPPN Barabai

Dalam rangka mewujudkan nilai nilai kementerian keuangan serta menindaklanjtuti Perjanjian Kerjasama KPPN Barabai dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Barabai Nomor PKS -002/WPB.19/KP.110/2018 dan 276/KTR/VII-05/0818 tanggal 18 Desember 2018 dengan ini disampaikan sebagaimana terlampir berikut :

Demikian diinformasikan atas perhatian nya diucapkan terima kasih


Pengaturan Jam Layanan Khusus Kondisi Awal Bulan Semester I Tahun 2019

Dalam rangka peningkatan layanan dan pemenuhan inovasi layanan pada KPPN barabai serta mempedomani PMK 211/ PMK.01/2014 tentang hari dan jam kerja di Lingkungan kementerian keuangan dan Perdirjen Perbendaharaan Per-222/ PB/2012 tentang standar Pelayanan minimum Kantor vertikal Lingkup Ditjen Perbendaharaan disampaikan hal sebagaimana terlampir:

Demikian disampaikan semoga upaya ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pengguna layanan kami, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih




Rabu, 26 Desember 2018

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH SERAHKAN DIPA 2019 RP633,75 MILYAR


Barabai, 27 Desember 2018, 

Rabu, 26 Desember 2018 bertempat di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai, Plt. Bupati Hulu Sungai Tengah yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati HST Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs. H. Fahmi, MM. menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Vertikal dan SKPD lingkup wilayah bayar KPPN Barabai, yang meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin. Acara ini merupakan lanjutan dari Penyerahan DIPA 2019 oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada 20 Desember 2018 yang lalu.
Selain dihadiri oleh KPA, turut diundang juga Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Usdek Rahyono, Gapensi Kabupaten HST, perwakilan perusahaan penyedia barang/jasa, dan Kepala Desa yang terpilih sebagai desa terbaik.
Dalam laporannya kepada Plt. Bupati, Kepala KPPN Barabai Dayu Rusanto, menyampaikan bahwa DIPA TA 2019 yang diserahkan berjumlah 88 buah dengan nilai total Rp.633,75 Milyar. Dalam kesempatan ini para KPA, KPPN, dan Kanwil juga melakukan penandatanganan Pakta Integritas. “Penyerahan DIPA merupakan saat yang paling tepat untuk menandatangani Pakta Integritas yang merupakan wujud dari penerapan kode etik bahwa tiga pihak tersebut dilarang menyalahgunakan jabatan/wewenang serta meminta/menerima atau memberi/menawarkan uang suap, hadiah, bantuan, dan bentuk gratifikasi lainnya dalam pelaksanaan tugas pelayanan di KPPN Barabai” ujar Dayu.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahlinya, Plt. Bupati HST antara lain menyampaikan bahwa dengan adanya penyerahan DIPA TA 2019 dilakukan lebih awal maka sejak hari kerja pertama Tahun 2019 seluruh program dan kegiatan bisa dilaksanakan lebih dini, karena dana sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan, beliau juga berpesan dan menyampaikan harapannya agar semua pihak mencegah kebocoran anggaran melalui perencanaan yang kredibel, pelaksanaan yang akuntabel, dan pengawasan yang penuh disiplin.
Acara ini juga memberikan apresiasi dan reward berupa Kartu Bebas Antrian kepada 6 satker berdasarkan nilai tertinggi kinerja pelaksanaan anggarannya selama 2018 serta 3 desa terbaik yang telah mengelola dana desanya berdasarkan rekomendasi Kantor BPMD masing-masing kabupaten. Enam satker terbaik tersebut adalah BBPP Binuang, KPU HSS, Polres Tapin, KPP Pratama Barabai, Rutan Kandangan dan MAN 1 HST, sedangkan tiga Desa terbaik adalah Desa Awang Besar HST, Desa Gambah Dalam Barat HSS, dan Desa Salam Babaris Tapin.

Sebagai penutup dari acara ini, untuk menambah wawasan dan pengetahuannya, KPA dan para Pengusaha Barang/Jasa diberikan Sosialisasi tentang Penyelesaian Tagihan dan Pencairan Dana di KPPN dengan biaya Rp.0,- (Nol Rupiah), Kartu Kredit Pemerintah untuk Uang Persediaan, dan Updating Rencana Penarikan Dana. 










Rabu, 19 Desember 2018

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Terpadu KPPN Barabai dengan BPJS Kesehatan Cabang Barabai

Barabai, 18 Desember 2018. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai dan BPJS  Kesehatan Cabang Barabai melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait pemberian layanan terpadu. Penandatanganan ini merupakan kelanjutan kesepakatan yang sudah dilaksanakan sejak periode 2018 dan kini diperpanjang kembali untuk periode 2019.

Perjanjian kerja sama hanya berlaku selama satu tahun sejak disepakati dan akan diperpanjang lagi atas persetujuan kedua pihak, ketentuan ini sesuai dengan bunyi salah satu pasal yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut.

Penandatanganan naskah kesepakatan dilangsungkan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Barabai dan turut disaksikan oleh sebagian pegawai KPPN Barabai dan BPJS. sebelum dilakukan penandatanganan masing masing pihak memberikan sambutan di depan peserta yang hadir, dari KPPN Barabai disampaikan oleh Bapak Dayu Rusanto selaku kepala kantor dan dari pihak BPJS Kesehatan oleh Bapak Sugiyanto selaku kepala cabang. Di ujung acara penandatanganan kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai langsung memberikan plakat kepada Kepala KPPN Barabai sekaligus menutup rangkaian acara.



Dalam sambutannya Bapak Sugiyanto mengaku senang dan merasa terbantu dalam upaya peningkatan kinerja layanan terhadap pihak luar dan berharap kerjasama semacam ini dapat berlanjut terus menerus. Sementara itu Bapak Dayu Rusanto dalam sambuatannya juga mengatakan kelangsungan kerjasama ini digagas oleh adanya tuntutan persyaratan bahwa KPPN Barabai sebagai instansi yang sedang mengimplementasikan akselerasi zona integritas WBK/WBBM punya kewajiban untuk bersinergi dan menjalin kerjasama dengan pihak lain, sehingga beliau menyambut optimis akan harapan kepala BPJS yang menghendaki agar kerjasama pemberian layanan terus berlanjut. Pada bagian lain kepala BPJS juga menyampaikan berniat untuk menambah jenis layanan yang patut diberikan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan terpadu, namun masih dipikirkan.




Selasa, 18 Desember 2018

Undangan Acara Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2019 dan Penandatanganan Pakta Integritas

Undangan Acara Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2019 dan 
Penandatanganan Pakta Integritas 

Sehubungan telah diterbitkannya DIPA TA 2019 dengan ini kami mengundang pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup KPPN Barabai untuk menghadiri acara Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2019 dan Penandatanganan Pakta Integritas yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu/ 26 Desember 2018
Waktu : Jam 09.00 Wita s.d Selesai
Tempat : Aula KPPN Barabai 
Agenda : 
1. Penyerahan DIPA Tahun 2019
2. Penandatanganan Pakta Integritas 
3. Sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah, Proses Penyelesaian Tagihan dan Pencairan Dana, serta Updating RPD dengan halaman III DIPA

Demikian atas perhatian dan kehadirannya saudara diucapkan terima kasih.






Catatan:
Sehubungan dengan kegiatan penandatanganan pakta integritas 
para undangan membawa pakta integritas sebagaimana terlampir sebanyak 3 rangkap
dapat diunduh di bit.ly/Blangko2018


Minggu, 16 Desember 2018

Percepatan Pengesahan Hibah Langsung TA 2018

Percepatan Pengesahan Hibah Langsung TA 2018

Sehubungan dengan Percepatan dan Monitoring atas proses administrasi Hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri tahun 2018 dengan ini kami sampaikan sebagaimana terlampir

Penyampaian pengesahan hibah untuk realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 harus sudah diterima KPPN Barabai pada hari Senin, 7 Januari 2019

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih


Selasa, 04 Desember 2018

Penyelesaian Pagu Minus dan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) TA 2018 dan Pelaksanaan revisi anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang cara revisi anggaran tahun anggaran 2018 dan Per-13/PB/2018 tentang petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada TA 2018 dengan disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembayaran gaji/ dan atau tunjangan yang melekat pada gaji dan atau pagu minus terkait non belanja pegawai harus dilaksanakan dengan mekanisme revisi DIPA dengan batas akhir pengajuan revisi tanggal 31 Desember 2018

2. Dalam hal terdapat revisi POK yang tidak menyebabkan perubahan pada halaman III DIPA Kuasa Pengguna Anggaran agar mengajukan permintaan penyamaan data arsip data komputer (ADK) atas revisi POK tersebut kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat 31 Desember 2018

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih


Senin, 26 November 2018

Pemberitahuan Tanggal Penting di Bulan Desember 2018 dalam rangka LLAT 2018

Yth. Mitra Kerja KPPN Barabai
Pemberitahuan Tanggal Penting di Bulan Desember 2018 dalam rangka LLAT 2018

Menindaklajuti sosialisasi Per-13/PB/2018 pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2018 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2018 diingatkan kembali sebagai berikut

sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan, dimohon kerjasamanya agar tidak terjadi keterlambatan penyampaian SPM ke KPPN Barabai

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih



Rabu, 14 November 2018

Survei Kepuasan Wajib Pajak/Wajib Bayar/ Wajib Setor atas Layanan Sistem MPN G2

Yth. Mitra Kerja KPPN Barabai

Dalam rangka meningkatkan kepuasan WP/WB/WS atas Layanan Modul Penerimaan Negara Generasi G2.Kementerian Keuangan akan melakukan survey kepada WP/WB/WS (Pengguna) secara daring. Untuk itu kami mohon bantuannya untuk berpartisipasi mengisi survey dimaksud. Materi Survey dapat diakses melalui tautan
https://tinyurl.com/SurveyKepuasanMPNG2-2018 atau
http://bit.ly/SurveyKepuasanMPNG2-2018

Pengisian dilakukan paling lambat 30 November 2018

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih


Kamis, 01 November 2018

Pemberitahuan Survei Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018

Yth. Mitra Kerja KPPN Barabai

Dalam rangka memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap operasionalisasi system informasi dan teknologi DJPb dan untuk menjamin tersedianya umpan balik dari pengguna, serta mendukung upaya continuous improvement Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Tahun 2018.

Sistem informasi dan teknologi DJPb yang akan menjadi obyek survei adalah aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN) dan  E-Rekon, sebagaimana pelaksanaa survey selama tiga tahun terakhir.

Berkenaan hal-hal diatas, kami mengharapkan perkenan Bapak/Ibu untuk menugaskan pejabat/pegawai selaku user aplikasi OM SPAN dan E-Rekon untuk mengikuti survey secara online yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 8 November 2018 dengan mengakses alamat https://tinyurl.com/KepuasanTIDJPb2018.

Tata cara pelaksanaan survey mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Survei sebagaimana terlampir

Untuk memberikan quality assurance yang memadai, survey ini akan disupervisi oleh Tim Peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB)

Petunjuk Pelaksanaan Survei

1.Survei ini dilaksanakan secara online melalui alamat https://tinyurl.com/KepuasanTIDJPb2018

2.Responden harus mengisi jawaban sesuai kondisi dan persepsi responden terhadap aplikasi


3.Untuk pegawai yang menjadi user lebih dari satu aplikasi harus mengisi survei kembali untuk aplikasi yang berbeda sebagai contoh sebagai sebagai pengguna user OM SPAN dan E-Rekon

4.Berikan penilaian terhadap tingkat kepenteingan dan kinerja layanan sistem informasi dan teknologi Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan aspek layanan berikut:
Untuk Kinerja/ Kualitas: 1=sangat kurang; 2=kurang; 3=cukup; 4=baik; 5=sangat baik
Untuk Kepentingan : 1=tidak penting; 2=kurang penting; 3=cukup penting; 4=penting; 5=sangat penting

Dimensi kinerja menggambarkan persepsi user terhadap tingkat kualitas atau kinerja atas aspek yang ditanyakan dalam survei.
Dimensi kepentingan menggambarkan persepsi user terhadap tingkat kepentingan atas aspek yang ditanyakan dalam survei

5.Setelah melakukan survei satker mengkonfirmasikasi pengisian melalui bit.ly/konfsurvei

Terimakasih atas partisipasinya.




Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara pada KPPN Periode IV Tahun 2018

Yth. Mitra Kerja KPPN Barabai
Lingkup Wilayah kerja KPPN Barabai

Menunjuk Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PENG-9/PB/2018 tanggal 19 September 2018  tentang Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahap IV Tahun Anggaran 2018,  dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.Peserta Ujian Sertifikasi Bendahara periode IV Tahun 2018 terdiri atas peserta yang terdaftar pada periode IV tahun 2018 dan peserta yang dinyatakan tidak lulus ujian pada periode sebelumnya yang telah ditetapkan untuk mengikuti ujian ulang pada periode IV tahun 2018

2.Jadwal pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara periode IV Tahun 2018 sebagai berikut :

KPPN Barabai
Kamis, 22 November 2018
Penyegaran /Refreshment Peserta CBT
08.30-10.00
Tes Online Peserta CBT dan IBT
10.00-11.00

3.Ujian sertifikasi bendahara dilaksanakan secara online pada Unit Pelaksana Sertifikasi KPPN Barabai sebagaimana terjadwal, peserta ujian sertifikasi membawa laptop yang memiliki akses internet secara mandiri.  Materi penyegaran sertifikasi bendahara periode IV Tahun 2018 dapat diunduh melalui alamat https://goo.gl/co8qk9

4.Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016, maka paling lambat 18 Januari 2020, seluruh PNS, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki sertifikat bendahara.

5.Sehubungan dengan butir 4 diatas kepada bendahara yang belum bersertifikat diminta  agar segera mendaftarkan diri mengikuti ujian sertifikasi ke KPPN Barabai.

6.Pendaftaran peserta ujian sertifikasi periode IV tahun 2018 diperpanjang hingga tanggal 16 November 2018.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Install Aplikasi ANDROID KPPNBARABAI.NET

Alternatif Link : DOWNLOAD