Laman

Minggu, 17 Maret 2019

Pelaksanaan Pendidikan Profesional Berkelanjutan Berbasis Kemenkeu Learning Center (KLC)


Berkenaan dengan Peraturan Dirjen Perbendahraaan Nomor Per-23/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara Tersertifikasi Pada Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1.Pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) merupakan kegiatan yang harus diikuti oleh Bendahara Negara Tersertifikasi minimal satu kali dalam waktu dua tahun yang dibuktikan dengan sertifikat PPL. Untuk selanjutnya bukti sertifikat PPL tersebut dapat digunakan untuk perpanjangan masa berlaku sertifikat bendahara

2.Untuk memberikan kemudahan pelaksanaan kegiatan PPL bagi bendahara negara tersertifikasi telah dilakukan pembahasan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui pemanfaatan media online berbasis Kemenkeu Learning Center (KLC) dengan metode pembelajaran microlearning yang memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:
a.Setiap peserta dapat memilih tema tertentu
b.Pelaksanaan kegiatan PPL dapat dilakukan dimanapun karena berbasis internet
c.Waktu belajar singkat sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas bendahara
d.Pengajar dan peserta tidak ada tatap muka secara langsung akan tetapi aktifitas kegiatan PPL peserta dapat diketahui oleh admin KLC.

3.Proses pembelajaran microlearning Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Bendahara menggunakan alamat klc.kemenkeu.go.id. Untuk itu diminta bantuannya agar Saudara menugaskan Bendahara Negara Tersertifikasi pada satker Saudara untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) sesuai jadwal dan tahapan terlampir.

4.Informasi lebih lanjut terkait dengan program microlearning Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) dapat diperoleh dengan menghubungi :
a.Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui telepon (021) 3846822 atau email sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id
b.Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan melalui Call Center haiDJPb telepon 14090;
c.Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui no telepon 0251-8244771
d.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai melalui telepon 0517- 41307 atau 42235.

Petunjuk dapat dilihat di bit.ly/Blangko2018

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan  terima kasih.





Selasa, 05 Maret 2019

Perbendaharaan Berbagi KPPN Barabai Sumbangkan Paket Sembako

Pada tanggal 5 Maret 2019 bertempat di ruang rapat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai Kepala KPPN Barabai didampingi oleh para Kepala Seksi  menyerahkan paket sembako sebagai bentuk kepedulian sesama di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai. Paket Sembako tersebut merupakan hasil sumbangsih dari para pegawai KPPN Barabai.

Perbendaharaan berbagi sendiri menjadi agenda penting dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap tahunnya sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan 2019. Wujud nyata kepedulian kepada sesama dimulai dari orang-orang terdekat di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai








Minggu, 24 Februari 2019

KPPN Barabai Menyapa Sekolah di Tiga Kabupaten

KPPN Barabai melaksanakan kegiatan Perbendaharaan Menyapa dalam rangka mengenalkan APBN ke masyarakat luas. Perbendaharaan Menyapa dibagi menjadi tiga sesi dengan mengunjungi salah satu perwakilan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tapin, Kandangan dan Barabai.

Kunjungan Pertama ke sekolah MAN 2 Kandangan pada tanggal 12 Februari 2019, kemudian dilanjutkan mengunjungi MAN 1 Rantau pada tanggal 14 Februari 2019, dan MAN 1 Barabai pada tanggal 20 Februari 2019. Selain memperkenalkan APBN, kunjungan tersebut juga memperkenalkan STAN sebagai salah satu sekolah tinggi kedinasan dibawah lingkup Kementerian Keuangan.

Berikut foto-foto kegiatan KPPN Barabai Goes To School



















Kamis, 07 Februari 2019

PEDULI LINGKUNGAN, KPPN BARABAI BERSIH-BERSIH MASJID AGUNG



Dalam rangka peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019, KPPN Barabai bersinergi dengan Badan Pengelola Masjid Agung Riyadhusshalin Barabai, melaksanakan kegiatan bersama pembersihan lingkungan halaman masjid meilputi pembersihan rumput liar, penyapuan halaman, dan pemungutan sampah. Kegiatan tersebut dilaksanakan Jumat Pagi tanggal 8 Februari 2019 diikuti oleh para pejabat dan pegawai KPPN Barabai beserta para pengelolan masjid agung. Kepala KPPN Barabai, Dayu Rusanto mengatakan bahwa tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kepedulian para pegawai dan masyarakat terhadap lingkungan sekitar sebagai perwujudan dari Perbendaharaan Go Green. Harapannya agar insan perbendaharaan dapat menjadi teladan tentang kepedulian lingkungan dan tempat ibadah.


Ketua Pengelola Masjid Agung Riyadhusshalihin Barabai, Haji Badra Qudni Akbar menyampaikan terima kasih atas partisipasi KPPN Barabai dalam rangka menjaga kebersihan tempat ibadah. Beliau juga menambahkan agar kegiatan tersebut bisa dilanjutkan di kemudian hari. Badan pengelola masjid merasa sangat terbantu dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai badan pengelola masjid dan keterbatasan dana dengan luas masjid yang begitu besar.  Abduhai, Sekretaris Badan Pengelola Masjid berharap kegiatan sejenis bisa ditiru oleh instansi lain mengingat masjid tersebut merupakan masjid Agung Hulu Sungai Tengah yang sudah selayaknya semua warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah ikut menjaga kebersihannya.



Minggu, 03 Februari 2019

Permintaan Pendataaan Pengelola Perbendaharaan Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Permintaan Pendataaan Pengelola Perbendaharaan 
Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Menunjuk Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor : ND-117/PB.7/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Permintaan Pendataaan Pengelola Perbendaharaan Pada Satuan Kerja Pengelola APBN, dengan ini diminta bantuannya sebagai berikut:

1)Melakukan updating data Pejabat Perbendaharaan sesuai kondisi terakhir pada Tahun Anggaran 2019 dengan pengisian formulir data pejabat perbendaharaan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang terdiri dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, PPABP dan Pengelola SAI.

2)Formulir isian data pejabat perbendaharaan dapat diakses melalui alamat bit.ly/pendataankalsel

3)Petunjuk dan tata cara pengisian formulir dapat mempedomani lampiran S-/WPB.08/KP.110/2019 terlampir.

4)Mengingat pentingnya pendataan pejabat perbendaharaan sebagai bagian penting dalam persiapan inpassing Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Perbendaharan, proses updating paling lambat diselesaikan pada tanggal 7 Februari 2019

Dalam hal memerlukan informasi lebih lanjut mengenai pendataan tersebut, dapat menghubungi petugas CSO KPPN Barabai


Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kamis, 24 Januari 2019

Tasyakuran Hari Bakti Perbendaharaan


Barabai, 23 Januari 2019. Mangawali agenda Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai telah menyelenggarakan acara “Tasyakuran” pada hari Rabu 23 Januari 2019 bertempat di Aula KPPN Barabai Jalan Ir.PHM Noor No.28 Barabai.

Tasyakuran merupakan salah satu agenda tahunan Hari Bakti Perbendaharaan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, danmomen ini dimanfaatkan sebagai wahana untuk melakukan refleksi dan introspeksi atas capaian yang sudah diraihbagi segenap insan perbendaharaan. Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan jatuh pada 14 Januari, namun kegiatan Tasyakuran tahun ini digelar serentak di seluruh kantor vertikal DJPb pada 23 Januari 2019.

Tasyakuran di KPPN Barabai dirangkai dengan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK/2018 terkait ketentuan pelaksanaan APBN dan sosialisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang akan diberlakukan efektif ke seluruh satuan kerjapada Juli 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara paralel  didahului dengan acara Tasyakuran selama kurang lebih 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara sosialisasi pada sesi ke-2 setelah jeda istirahat.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai internal dan para undangan dari satuan kerja pemerintah pusat dilingkup wilayah kerja KPPN Barabai.Acara Tasyakuran diisi dengan nonton bareng (nobar) tayangan video sambutan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019.

“Tingkatkan sinergi menuju kemakmuran negeri” adalah tema Hari Bakti Perbendaharaan tahun 2019. Selaras dengan tema Hari Bakti, Kepala KPPN Barabai Dayu Rusanto dalam sambutannya mengatakan bahwa “sinergi merupakan sebuah keharusan dalam kemitraan kerja, karena berawal dari sinergi lah semuanya dapat dicapai dengan lebih baik.”  Selanjutnya Dayu Rusanto juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh satuan kerja yang telah menunjukkan kerjasamanya selama ini, sehingga kegiatan tutup tahun anggaran 2018 dapat berjalan dengan lancar.

Sinergi tetap akan dilaksanakan di 2019 utamanya terkait dengan implementasi Kartu Kredit Pemerintah, Sertifikasi Bendahara, dan Program KPPN Barabai menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tingkat nasional.

Acara Tasyakuran berlangsung sukses ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh kepala KPPN Barabai.


#BaktiPerbendaharaan2019



posted by Kuntari DL

Senin, 14 Januari 2019

Undangan Acara Sosialisasi PMK 178/PMK.05/2018 dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya PMK 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini kami mengundang para Pejabat Pembuat Komitmen satker lingkup KPPN Barabai untuk menghadiri acara Sosialisasi PMK 178/PMK.05/2018 dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang akan diselenggarakan pada

Rabu/ 23 Januari 2019
Pukul 09.00 s.d selesai
Aula KPPN Barabai (lantai II)
Jalan Ir PHM Noor Nomor 28 Barabai

Agenda:
1.Sosialisasi PMK 178/PMK.05/2018
2.Tasyakuran Hari Perbendaharaan tahun 2019
3.Sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan
Sertifikasi Bendahara

Demikian atas perhatian dan kerjasamnya diucapkan terima kasih.




Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahap I Tahun Anggaran 2019

Menunjuk Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PENG-001/PB/2019 tanggal 8 Januari 2019  hal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut

sebagaimana terlampir



Tata cara pendaftaran  
a.KPPN Barabai selaku UPS akan melakukan verifikasi data calon peserta melalui aplikasi SIMSERBA;
b.Dalam hal data calon peserta sudah sesuai, KPPN Barabai akan menerbitkan dan menyampaikan username dan password aplikasi SIMSERBA;
c.Dalam hal data calon peserta tidak sesuai, KPPN Barabai mengembalikan surat usulan kepada satker;
d.Calon peserta yang telah memperoleh username dan password aplikasi SIMSERBA melaksanakan perekaman data diri melalui internet di alamat www.simserba.kemenkeu.go.id dan mengunggah/mengupload data softcopy dokumen persyaratan pendaftaran secara mandiri antara lain :
1)Surat Usulan nama calon peserta sertifikasi dari Kepala Satker;
2)Pas foto terbaru dengan latar belakang merah;
3)Ijazah pendidikan terakhir (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian);
4)SK Pangkat/Golongan terakhir (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian);
5)SK penunjukan sebagai Bendahara (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian);
6)Sertifikat Diklat Bendahara (dilegalisir oleh pejabat yg menangani kepegawaian) jika memiliki;
e.KPPN Barabai selaku UPS akan melakukan verifikasi data terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA dan menyampaikan datanya kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan;
f.Calon peserta dapat melihat status pendaftaran melalui Aplikasi SIMSERBA.

Atas Perhatian dan kerjasamanya  disampaikan terima kasih



Rabu, 02 Januari 2019

Pemberitahuan Tanggal Penting di Bulan Januari 2019

Menindaklanjuti Per- 13/PB/2018 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2018 dengan diingatkan kembali sebagai berikut:

1. Untuk Penyelesaian Uang Persediaan
a. Pengajuan SPM-PTUP dan GUP Nihil pertanggungjawaban TUP/UP tahun anggaran dilakukan palin lambat Selasa 8 Januari  2019
b. Pada Uraian SPM ditambahkan frasa " Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP tahun anggaran 2018"
c. SPM sebagaimana dimaksud diveri tanggal 31 Desember 2018

2. Untuk satker yang menerima hibah langsung berbentuk uang/barang/jasa/surat berharga agar menyampaikan SP2HL/SP4HL dan atau MPHL-BJS ke KPPN dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 paling lambat Senin 7 Januari 2019

Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih


Selasa, 01 Januari 2019

Pelayanan Satu Lokasi di KPPN Barabai

Dalam rangka mewujudkan nilai nilai kementerian keuangan serta menindaklanjtuti Perjanjian Kerjasama KPPN Barabai dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Barabai Nomor PKS -002/WPB.19/KP.110/2018 dan 276/KTR/VII-05/0818 tanggal 18 Desember 2018 dengan ini disampaikan sebagaimana terlampir berikut :

Demikian diinformasikan atas perhatian nya diucapkan terima kasih


Pengaturan Jam Layanan Khusus Kondisi Awal Bulan Semester I Tahun 2019

Dalam rangka peningkatan layanan dan pemenuhan inovasi layanan pada KPPN barabai serta mempedomani PMK 211/ PMK.01/2014 tentang hari dan jam kerja di Lingkungan kementerian keuangan dan Perdirjen Perbendaharaan Per-222/ PB/2012 tentang standar Pelayanan minimum Kantor vertikal Lingkup Ditjen Perbendaharaan disampaikan hal sebagaimana terlampir:

Demikian disampaikan semoga upaya ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pengguna layanan kami, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih




Rabu, 26 Desember 2018

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH SERAHKAN DIPA 2019 RP633,75 MILYAR


Barabai, 27 Desember 2018, 

Rabu, 26 Desember 2018 bertempat di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai, Plt. Bupati Hulu Sungai Tengah yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati HST Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs. H. Fahmi, MM. menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Vertikal dan SKPD lingkup wilayah bayar KPPN Barabai, yang meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin. Acara ini merupakan lanjutan dari Penyerahan DIPA 2019 oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada 20 Desember 2018 yang lalu.
Selain dihadiri oleh KPA, turut diundang juga Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Usdek Rahyono, Gapensi Kabupaten HST, perwakilan perusahaan penyedia barang/jasa, dan Kepala Desa yang terpilih sebagai desa terbaik.
Dalam laporannya kepada Plt. Bupati, Kepala KPPN Barabai Dayu Rusanto, menyampaikan bahwa DIPA TA 2019 yang diserahkan berjumlah 88 buah dengan nilai total Rp.633,75 Milyar. Dalam kesempatan ini para KPA, KPPN, dan Kanwil juga melakukan penandatanganan Pakta Integritas. “Penyerahan DIPA merupakan saat yang paling tepat untuk menandatangani Pakta Integritas yang merupakan wujud dari penerapan kode etik bahwa tiga pihak tersebut dilarang menyalahgunakan jabatan/wewenang serta meminta/menerima atau memberi/menawarkan uang suap, hadiah, bantuan, dan bentuk gratifikasi lainnya dalam pelaksanaan tugas pelayanan di KPPN Barabai” ujar Dayu.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahlinya, Plt. Bupati HST antara lain menyampaikan bahwa dengan adanya penyerahan DIPA TA 2019 dilakukan lebih awal maka sejak hari kerja pertama Tahun 2019 seluruh program dan kegiatan bisa dilaksanakan lebih dini, karena dana sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan, beliau juga berpesan dan menyampaikan harapannya agar semua pihak mencegah kebocoran anggaran melalui perencanaan yang kredibel, pelaksanaan yang akuntabel, dan pengawasan yang penuh disiplin.
Acara ini juga memberikan apresiasi dan reward berupa Kartu Bebas Antrian kepada 6 satker berdasarkan nilai tertinggi kinerja pelaksanaan anggarannya selama 2018 serta 3 desa terbaik yang telah mengelola dana desanya berdasarkan rekomendasi Kantor BPMD masing-masing kabupaten. Enam satker terbaik tersebut adalah BBPP Binuang, KPU HSS, Polres Tapin, KPP Pratama Barabai, Rutan Kandangan dan MAN 1 HST, sedangkan tiga Desa terbaik adalah Desa Awang Besar HST, Desa Gambah Dalam Barat HSS, dan Desa Salam Babaris Tapin.

Sebagai penutup dari acara ini, untuk menambah wawasan dan pengetahuannya, KPA dan para Pengusaha Barang/Jasa diberikan Sosialisasi tentang Penyelesaian Tagihan dan Pencairan Dana di KPPN dengan biaya Rp.0,- (Nol Rupiah), Kartu Kredit Pemerintah untuk Uang Persediaan, dan Updating Rencana Penarikan Dana. 










Rabu, 19 Desember 2018

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Terpadu KPPN Barabai dengan BPJS Kesehatan Cabang Barabai

Barabai, 18 Desember 2018. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai dan BPJS  Kesehatan Cabang Barabai melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait pemberian layanan terpadu. Penandatanganan ini merupakan kelanjutan kesepakatan yang sudah dilaksanakan sejak periode 2018 dan kini diperpanjang kembali untuk periode 2019.

Perjanjian kerja sama hanya berlaku selama satu tahun sejak disepakati dan akan diperpanjang lagi atas persetujuan kedua pihak, ketentuan ini sesuai dengan bunyi salah satu pasal yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut.

Penandatanganan naskah kesepakatan dilangsungkan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Barabai dan turut disaksikan oleh sebagian pegawai KPPN Barabai dan BPJS. sebelum dilakukan penandatanganan masing masing pihak memberikan sambutan di depan peserta yang hadir, dari KPPN Barabai disampaikan oleh Bapak Dayu Rusanto selaku kepala kantor dan dari pihak BPJS Kesehatan oleh Bapak Sugiyanto selaku kepala cabang. Di ujung acara penandatanganan kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai langsung memberikan plakat kepada Kepala KPPN Barabai sekaligus menutup rangkaian acara.



Dalam sambutannya Bapak Sugiyanto mengaku senang dan merasa terbantu dalam upaya peningkatan kinerja layanan terhadap pihak luar dan berharap kerjasama semacam ini dapat berlanjut terus menerus. Sementara itu Bapak Dayu Rusanto dalam sambuatannya juga mengatakan kelangsungan kerjasama ini digagas oleh adanya tuntutan persyaratan bahwa KPPN Barabai sebagai instansi yang sedang mengimplementasikan akselerasi zona integritas WBK/WBBM punya kewajiban untuk bersinergi dan menjalin kerjasama dengan pihak lain, sehingga beliau menyambut optimis akan harapan kepala BPJS yang menghendaki agar kerjasama pemberian layanan terus berlanjut. Pada bagian lain kepala BPJS juga menyampaikan berniat untuk menambah jenis layanan yang patut diberikan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan terpadu, namun masih dipikirkan.




Selasa, 18 Desember 2018

Undangan Acara Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2019 dan Penandatanganan Pakta Integritas

Undangan Acara Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2019 dan 
Penandatanganan Pakta Integritas 

Sehubungan telah diterbitkannya DIPA TA 2019 dengan ini kami mengundang pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup KPPN Barabai untuk menghadiri acara Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2019 dan Penandatanganan Pakta Integritas yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu/ 26 Desember 2018
Waktu : Jam 09.00 Wita s.d Selesai
Tempat : Aula KPPN Barabai 
Agenda : 
1. Penyerahan DIPA Tahun 2019
2. Penandatanganan Pakta Integritas 
3. Sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah, Proses Penyelesaian Tagihan dan Pencairan Dana, serta Updating RPD dengan halaman III DIPA

Demikian atas perhatian dan kehadirannya saudara diucapkan terima kasih.






Catatan:
Sehubungan dengan kegiatan penandatanganan pakta integritas 
para undangan membawa pakta integritas sebagaimana terlampir sebanyak 3 rangkap
dapat diunduh di bit.ly/Blangko2018


Install Aplikasi ANDROID KPPNBARABAI.NET

Alternatif Link : DOWNLOAD