KPPN BARABAI DAN BRI KANDANGAN SOSIALISASIKAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

Kamis 11 April 2019, KPPN Barabai memberikan sosialisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) kepada seluruh satuan kerja di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Acara diprakarsai oleh Bank BRI Cabang Kandangan bertempat di Aula Kantor Camat Kandangan.

Acara dihadiri oleh 30 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja atau yang mewakili di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sosialisasi KKP di Kandangan ini merupakan rangkaian terakhir, dimana sosialisasi dengan satker-satker diwilayah HST dan Tapin telah lebih dulu diadakan pada Bulan Maret 2019.

Acara diawali sambutan oleh Pemimpin Cabang Bank BRI Kandangan, Bapak M. Arief Prabowo, menyampaikan bahwa “Bank BRI siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada para Satuan Kerja dalam rangka pembuatan KKP”.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Barabai Dayu Rusanto menyampaikan bahwa “Kami berterima kasih kepada Bank BRI Cabang Kandangan karena telah memprakarsai acara sosialisasi ini, acara ini sangat penting karena berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 maka KKP akan diterapkan secara penuh mulai tanggal 1 Juli 2019 dan seluruh satker harus memiliki KKP untuk membelanjakan anggaran yang dikelolanya. Hal ini merupakan amanah dari instruksi Pemerintah untuk memasyarakatkan Gerakan Non Tunai, dan di wilayah HSS baru 1 (satu) satker yang memiliki KKP yaitu MAN 1 Kandangan.”

KKP yang telah diujicobakan sejak akhir 2017 merupakan cara pembayaran non tunai yang harus dimiliki oleh setiap satuan kerja yang didanai oleh APBN, banyak manfaat yang akan dinikmati oleh satker dengan menggunakan KKP tersebut, pertama sisi keamanan, terutama untuk risiko kehilangan dan kriminalitas, petugas satker tidak perlu membawa uang tunai jika hendak berbelanja keperluan kantornya, cukup dengan KKP maka pembayaran dapat dilakukan sepanjang pada toko/swalayan tersebut ada mesin gesek EDC-nya (electronic data capture),

Kedua dari sisi efisiensi dan efektivitas, dalam hal perjalanan dinas satker tidak perlu kesulitan membawa uang tunai karena untuk biaya penginapan dan tiket sudah dapat dibayarkan dengan KKP dari mana saja menggunakan gadget yang terhubung secara internet dengan agen-agen perjalanan/hotel secara online.

Ketiga dari sisi akuntabilitas, dengan KKP maka setiap satu rupiah pengeluaran satker, baik untuk belanja keperluan kantor maupun perjalanan dinas akan dapat dipertanggungjawabkan secara pasti.

Dan keempat dari sisi keuangan Negara, dengan KKP akan mengurangi idle cash yang ada di Rekening Bendahara Satker sehingga dapat digunakan untuk membiayai belanja Negara lainnya yang lebih prioritas pada suatu periode tertentu.

Dalam sesi tanya jawab terdapat pertanyaan seputar perpajakan, biaya charge, biaya bulanan KKP yang dapat dijawab oleh para narasumber dengan baik dan juga penyampaian testimoni dari pihak MAN 1 Kandangan yang telah menggunakan KKP sejak pertengahan Tahun 2018.

Sebagai penutup Dayu Rusanto menegaskan bahwa “Sosialisasi ini tidak akan berdaya guna dan berhasil guna tanpa peran aktif para Kuasa Pengguna Anggaran untuk segera membuat KKP bekerja sama dengan Bank tempat dibukanya Rekening Bendahara satker tersebut, serta meminta kepada BRI Cabang Kandangan untuk memperbanyak gerai EDC dan merchant-nya agar dapat memperbanyak pilihan tempat berbelanja menggunakan KKP satker diwilayah Hulu Sungai Selatan”.