Laman

Jumat, 26 April 2019

KPPN BARABAI SOSIALISASIKAN TIPS LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN APBN 2019


Kamis 25 April 2019, KPPN Barabai memberikan sosialisasi peraturan dan update informasi terbaru mengenai pelaksanaan APBN 2019 kepada seluruh satuan kerja di wilayah Kabupaten HST, HSS, dan Tapin.
Acara bertempat di Aula KPPN Barabai berlangsung mulai jam 09.00 – 12.00 WITA.
Acara dihadiri oleh 78 Petugas Pengelola Keuangan Satuan Kerja dari 3 wilayah Kabupaten HST, HSS, dan Tapin.
Dalam sambutannya, Kepala KPPN Barabai Dayu Rusanto menyampaikan bahwa “Sosialisasi peraturan dan update informasi terbaru ini sangat penting dan bermanfaat karena Satker menjadi mengetahui langkah-langkah strategis dan informasi penting apa saja yang harus dilakukan selama melaksanakan APBN Tahun 2019-nya.”
Sebagai Narasumber dari materi ini adalah Para Kepala Seksi dan petugas Front Office KPPN Barabai.

Materi yang disampaikan antara lain adalah:
1.Langkah-Langkah Strategis dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2019 (IKPA) yang terdiri dari 12 Indikator mulai dari pencairan dana hingga ke pelaporan dan akuntansi Pemerintahan. IKPA bagi satker ini bisa diibaratkan seperti “Rapot bagi seorang anak sekolah”. Baik atau buruknya kinerja anggaran satker dalam setahun akan tercermin dari nilai IKPA ini.
2.Implementasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) merupakan sebuah aplikasi baru yang akan mulai digunakan oleh Satker secara bertahap mulai 2019. SAKTI akan mengintegrasikan berbagai aplikasi yang tersebar saat ini menjadi satu aplikasi saja, mulai dari penganggaran, pembuatan kontrak, fungsi bendahara, pembayaran, asset tetap, asset persediaan, sampai akuntansi dan pelaporan.
3.Tindak lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar Satker meningkatkan ketertiban dalam penatausahaan Piutang Negara bagi PNS yang memasuki masa pensiun dan masih memiliki tunggakan/kewajiban membayar utang kepada Negara. Oleh karena itu disosialisasikan juga Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011.
4. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK-WBBM) yang sedang dilakukan oleh KPPN Barabai, bahwa KPPN Barabai memberikan pelayanan secara inovatif, tepat, cepat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya (Nol Rupiah).
5.Ujian Sertifikasi Bendahara Negara 2019 dimana penerapan Sertifikasi mulai diberlakukan pada 20 Januari 2020 kepada seluruh Satker-Satker yang menerima APBN. Sampai dengan saat ini tercatat masih ada 30 Satker yang belum memiliki Bendahara Negara Bersertifikat diwilayah Tapin, HST dan HSS, oleh karena itu pendaftaran sertifikasi di KPPN Barabai masih dibuka sampai dengan 30 April 2019.

Sebagai penutup Dayu Rusanto menegaskan bahwa Sosialisasi ini tidak akan berdaya dan berhasil guna tanpa adanya sinergi antara para Kuasa Pengguna Anggaran Satker dengan KPPN Barabai, “KPPN Barabai selaku Kuasa Bendahara Umum Negara tidak dapat bekerja sendiri, dibutuhkan peran aktif dan langkah nyata para Kuasa Pengguna Anggaran untuk bekerja bersama, bahu membahu untuk menyukseskan pelaksanaan anggaran Tahun 2019 ini, caranya dengan kita bersama-sama melaksanakan poin-poin penting dari berbagai materi yang telah disampaikan dalam sosialisasi ini, insyaAllah bersama kita bisa.”






Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Install Aplikasi ANDROID KPPNBARABAI.NET

Alternatif Link : DOWNLOAD